Ini isi SKB 2 menteri yang diminta Ahok dicabut

Merdeka.com - Banyak bangunan di Jakarta berdiri di lahan ilegal. Tak cuma ilegal, bahkan kadang bangunan yang dibangun juga tak memiliki izin membangun.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, berjanji bakal menertibkan bangunan yang melanggar aturan. Ahok, sapaan Basuki, bahkan berjanji tak tebang pilih saat melakukan penertiban.

Mau itu rumah penduduk, rumah ibadah sampai bangunan pusat perbelanjaan pun akan segel dan bongkar bila tak sesuai peruntukkannya. Yang saat ini sedang ramai diperbincangkan adalah rencana Ahok membongkar Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur.

"Kalau bangunannya salah, tidak usah lama mikir, langsung tindak tegas. Cabut izinnya, bongkar bangunannya. Sudah ada aturan yang mengatur itu," tegas Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Ahok memastikan niatnya melakukan pembongkaran gereja bukan atas desakan pihak manapun. Dia hanya berusaha menerapkan aturan agar pembangunan di Jakarta berjalan tertib.

"Kami tidak mau jika (keputusan) dibongkar atau tidak, itu karena dipengaruhi oleh tekanan orang. Tidak ada urusan, ini negara ada konstitusi, ada aturan," tegas Ahok.

Sebenarnya, kata Ahok, soal bangunan yang melanggar izin pembangunan bukan hanya terjadi di gereja tersebut. Dia juga tak menampik hal itu terjadi pada rumah ibadah lainnya. Persoalan inilah yang ingin dia tertibkan satu per satu. Untuk GKPI, rencananya akan dibongkar pada Sabtu besok.

"Sekarang yang jadi masalah, GKPI di Jatinegara itu gereja yang sudah berdiri 30 tahun tanpa izin. Sama kok banyak tempat ibadah lain seperti masjid, vihara atau klenteng yang juga tidak punya izin. Tapi karena sudah berlangsung sejak lama, jadi tidak dipermasalahkan," tambahnya.

Soal banyaknya pembangunan rumah ibadah tanpa surat izin, diduga Ahok karena salah satu pasal yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri nomor 8 dan 9 Tahun 2006. SKB 2 Menteri itu, lanjut Ahok, bertentangan dengan UUD 1945. Karenanya, kata Ahok, sudah saatnya SKB 2 Menteri itu dicabut dan tak lagi dipakai.

"SKB 2 Menteri bertentangan dengan UUD 1945, itu yang menjadi masalah. Bagaimana bisa rumah ibadah (sebuah agama) mendapatkan izin dari mayoritas (yang beragama berbeda)? Seharusnya dicabut saja peraturan itu," kritiknya.

Ahok menyebut selama ini banyak rumah ibadah yang kesulitan mendapatkan IMB, karena belum memperoleh KTP yang diharuskan dalam SKB 2 Menteri itu. Itulah yang menyebabkan banyaknya kasus penyerangan aliran agama atau kepercayaan lain yang dituduh sesat, serta sejumlah protes pembongkaran terhadap rumah-rumah ibadah yang berada di wilayah pemukiman.

"Prinsipnya harus dicabut SKB 2 menteri ini. Karena SKB itulah yang suka dipakai oleh sekelompok kecil orang intoleransi untuk menyerang kelompok lain," bebernya.

Apa isi SKB 2 Menteri yang disorot Ahok? (mdk/lia)