Ini jawaban Kapolri disebut kebablasan soal atasi komunisme

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedikit terusik melihat aksi razia dan pembubaran diskusi dan pemutaran film yang dituding berbau komunis yang dilakukan Polri-TNI. Jokowi menilai Polri atau pun TNI kebablasan mengartikan perintah untuk menindak tegas paham komunisme yang identik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengklaim tindakan yang dilakukan oleh jajarannya sudah sesuai jalur dan belum menginjak batas ketidakwajaran.

"Saya pikir kita sudah batasi kepada jajaran Polri, yang pertama tentu kita melakukan penegakan hukum terhadap orang yang diduga menyebarkan paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Itu yg kita lakukan," kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (13/5)

Badrodin juga mengaku sudah menginstruksikan jajarannya ada pengecualian untuk menindak tegas paham komunis. Di antaranya, masalah buku dan film, dia hanya memperbolehkan anggotanya mengambil satu buku untuk diserahkan ke pihak Kejaksaan guna diteliti secara mendalam.

"Kalau masalah film juga harus dicek dulu apakah konten film itu termasuk unsur menyebarkan komunisme. Kalau memang perlu akan dilibatkan ahli di sana," ujar dia.

Mantan Kapolda Jatim ini membantah pihaknya kerap melakukan razia dan membubarkan semua aktivitas yang dinilai berbau paham komunisme.

"Kita enggak melakukan razia-razia tapi kita mengedepankan penyelidikan. Kalau dari penyelidikan ada indikasi, kita lakukan tindakan-tindakan," ucapnya.

"Tapi saya berharap juga ketentuan sesuai perundangan yang lain misalnya mengumpulkan orang banyak di sana, mengadakan pertunjukan, mengadakan pemutaran film, diikuti ketentuan yang ada. Melakukan pemberitahuan kepada Polri kalau ada keramaian ada izinnya yang harus diurus," tandas Badrodin.

Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi mengatakan Presiden Joko Widodo langsung menghubungi Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo karena dianggap kebablasan mengartikan perintah Presiden terkait penindakan paham komunisme.

Menurut Johan, alasan Presiden Jokowi menghubungi Badrodin dan Gatot karena tidak ingin cara-cara yang dilakukan aparat melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Direspons juga oleh Presiden dengan langsung menelpon, memerintahkan Kapolri ke Panglima TNI untuk itu melihat tetap menghormati hak asasi, kebebasan berpendapat," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/5).