Follow
Ini jawaban Ketua KPK didesak dalami soal rekaman Menteri Rini Soemarno
Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo menanggapi tentang desakan untuk mendalami rekaman percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno yang tersebar luas. Rekaman tersebut diduga tentang bagi-bagi jatah saham atas proyek yang digarap PLN bersama Pertamina.
"Belum jelas ujung pangkalnya kok bertindak, bagaimana? Kita coba dalami dulu," tegas Agus Raharjo usai menjadi pembicara diskusi terbuka Korupsi dan Pesta Demokrasi di Indonesia di Universitas Brawijaya Malang, Jumat (4/5).
"Kenyataannya itu bukan bagi-bagi fee, katanya pembicaraan tentang pembagian saham. Coba kita dalami, kita pelajari apakah masuk tindak pidana atau tidak," sambungnya.
-
Kenapa KPK tidak campur tangan pencalonan Karna Suswandi? 'Yang jelas Kami tidak masuk di dalam Ranah politik Jadi kalau memang itu Boleh atau tidak boleh bisa atau tidak bisa. Maka itu tentunya dikembalikan oleh KPU ya sebagai lembaga yang akan menentukan statusnya yang bersangkutan,' kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, dikutip Sabtu (31/8).
-
Kenapa Karutan KPK tidak melaporkan pungli ke atasannya? 'Justru yang dilakukan terperiksa sebagai Kepala Rutan dengan memaklumi keadaan tersebut dan tidak pernah melaporkan ke atasannya tentang pungutan liar di Rutan KPK,' sambung dia.
-
Kenapa TKN Prabowo tak khawatir? Menurut Herzaky, keempat menteri tersebut selama ini telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin serta telah sesuai aturan yang ada.
-
Siapa yang diputuskan tidak melanggar etik oleh MKMK? 'Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait penyampaian pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Terlapor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,' ujar Ketua MKMK I Gede Dewa Palguna dalam amar putusannya, Kamis (28/3).
-
Kenapa Anwar Usman tidak ikut mengadili sengketa PSI? 'Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah,' kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
-
Bagaimana cara Anies untuk memastikan KPK independen? 'Kami memandang perlu mengembalikan institusi penegak hukum, khususnya KPK menjadi sebuah badan yang kembali independen. Kembali memiliki posisi yang kuat, dan diisi orang yang berintegritas supaya ini menjadi barometer tertinggi di dalam pemberantasan korupsi,' ujar Anies dalam acara PWI di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (1/12).
Sebelumnya muncul desakan untuk mendalami rekaman berisi tentang percakapan bagi-bagi saham atas proyek yang digarap PLN bersama Pertamina. Percakapan itu mengeluhkan jatah saham yang akan diterima oleh PLN lebih kecil dari yang seharusnya.
Agus pun menegaskan, jika percakapan itu mengenai besaran saham maka KPK tidak akan ikut campur. Karena tentu urusannya murni tentang bisnis.
"Tapi kalau sekadar negosiasi mengenai besaran saham ya itu urusan bisnis betul. Kita tidak akan ke sana," ungkapnya.
Namun Agus berjanji akan tetap mendalaminya untuk memastikan adanya unsur pidana atau tidak. "Semuanya kita dalami terkait dengan itu. Mudah-mudahan ada langkah selanjutnya," pungkasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Soal baiknya bagaimana sikap KPK, Jokowi tidak ingin berkomentar.
Baca Selengkapnya
Wapres Ma'ruf Amin ikut mengomentari soal pemanggilan Cak Imin oleh KPK
Baca Selengkapnya
Trenggono hanya menjelaskan perihal peristiwa kejadian korupsi pengadaan barang dan jasa.
Baca Selengkapnya
Pernyataan ini disampaikan Trenggono usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama lebih dari dua jam.
Baca Selengkapnya
Diselisik soal penemuan dokumen saat penggeledahan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Baca Selengkapnya
Kejagung menegaskan pengusutan perkara tersebut berdasarkan bukti dan fakta hukum.
Baca Selengkapnya
Bahkan, menurut dia, ada juga yang melakukan cara kasar untuk mengintimidasi dan berlindung dalam simbol-simbol dan atribut kekuasaan.
Baca Selengkapnya
Beredar catatan yang menjelaskan soal kronologi pemerasan yang dilakukan Firli Bahuri.
Baca Selengkapnya
Kapolri Jenderal Listyo Sigit sudah mendengar kabar, adanya transaksi mencurigakan yang diduga dilakukan eks penyidik KPK AKBP Tri Suhartanto
Baca Selengkapnya
"Menyatakan Terperiksa Sudara Johanis Tanak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku,"
Baca Selengkapnya
Albertina diduga menyalahgunakan wewenang yang meminta hasil analisis transaksi keuangan untuk salah satu pegawai lembaga antirasuah.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menegaskan, tindak lanjut laporan tersebut tidak ada unsur politik.
Baca Selengkapnya