Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini kata Fredrich dituduh KPK sewa 1 lantai buat Setnov di RS Medika Permata Hijau

Ini kata Fredrich dituduh KPK sewa 1 lantai buat Setnov di RS Medika Permata Hijau Fredrich Yunadi di kediaman setya novanto. ©2017 Merdeka.com/hari ariyanti

Merdeka.com - Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi membantah telah menyewa satu lantai RS Medika Permata Hijau buat Setya Novanto. Fredrich disebut KPK telah memesan satu lantai RS Medika Permata Hijau sebelum Setnov yang merupakan tersangka kasus mega korupsi proyek e-KTP mengalami kecelakaan tunggal.

"Tidak benar booking satu lantai untuk SN, karena ada bukti foto lantai tersebut ada 4 pasien/4 kamar yang dijaga oleh masing-masing keluarganya, dan sempat suster tegur petugas KPK karena berisik sudah tengah malam dan mengganggu keempat pasien lainnya tersebut," kata Fredrich dalam keterangannya, Kamis (11/1).

Fredrich menyebut Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono menjadi saksinya. Menurutnya, saat Agung menjenguk Setnov, terlihat ada pasien lain yang dirawat di lantai Setnov dirawat.

"Ada saksi Pak Agung Laksono, petinggi Golkar termasuk pengurus AMG yang nengok SN sekitar jam 21.00 WIB-02.00 WIB, tanggal 16/11, semua lihat dan tahu di lantai 3 vip ada 4 kamar yang terisi pasien yang sedang dirawat," katanya.

"Dokter KPK diajak bersama oleh Dr Bimanes untuk sama-sama mengontrol kondisinya SN serta luka yang dideritanya," tambahnya.

Menurutnya, sekitar 12 orang penyidik KPK saat itu tiba sekira pukul 21.00 WIB, dengan membawa 10 personel sabhara polisi bersenjata lengkap memenuhi lorong lantai 3 RS. Tanpa surat perintah dari Kapolres/Kapolda, kata dia, mereka memenuhi lorong lantai 3 mengganggu kenyamanan pasien lain dan Setnov. Dia mengaku para penyidik KPK dan personel polisi itu tak terima ditegurnya.

"Saya sekitar 20.30 WIB diberi surat pengantar Dr Bimanes untuk turun ke bawah daftar dan proses rawat Inap, dan saya di loby antre kira-kira 1/2 jam ada bukti rekanan TV dan medsos lainnya, sehingga tuduhan sudah booking 3 hari sebelumnya ya itu fitnah busuk," katanya.

"Rekaman Metro TV (ada di saya) ada pernyataan komisioner KPK dan jubir KPK,) bahwa pimpinan KPK kasih mempertimbangkan apakah perlu SN dimasukkan ke daftar DPO jika melampaui 24 jam belum menyerahkan diri/belum ditemukan, ternyata jam 17.00 WIB, SN memberikan testimoni ke Metro TV (ada rekamannya), tuduhan SN status DPO itu bohong besar," katanya. (mdk/dan)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Geledah Ruang Setjen DPR, KPK Temukan Bukti Transaksi Pengadaan Rumah Dinas
Geledah Ruang Setjen DPR, KPK Temukan Bukti Transaksi Pengadaan Rumah Dinas

Sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Gedung Setjen DPR RI
KPK Geledah Gedung Setjen DPR RI

Salah satu gedung yang disatroni oleh penyidik yakni gedung ruang kerja di gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

Baca Selengkapnya
KPK Pastikan Semua Ruangan di Gedung Setjen DPR Digeledah, Termasuk Ruang Sekjen Indra Iskandar
KPK Pastikan Semua Ruangan di Gedung Setjen DPR Digeledah, Termasuk Ruang Sekjen Indra Iskandar

KPK belum menjelaskan lebih lanjut terkait apa saja yang didapat penyidik dari hasil penggeledahan kemarin. Hanya saja tiga koper sempat dibawah keluar.

Baca Selengkapnya
KPK Usut Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Sekjen DPR Indra Iskandar Ajukan Praperadilan
KPK Usut Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Sekjen DPR Indra Iskandar Ajukan Praperadilan

Adapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.

Baca Selengkapnya
Penampakan Rumah Mewah di Medan Terkait Korupsi Lahan Rorotan
Penampakan Rumah Mewah di Medan Terkait Korupsi Lahan Rorotan

KPK belum mengungkapkan nilai rumah mewah itu dan proses pendataan terhadap aset tersebut masih berlangsung.

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Kantor Kemenaker Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI
KPK Geledah Kantor Kemenaker Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI

KPK juga menggeledah sebuah rumah di Perum Taman Kota Blok B2 Nomor 9, Bekasi, Jawa Barat

Baca Selengkapnya
Geledah Setjen DPR RI, KPK Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi Pengadaan Rumah Dinas
Geledah Setjen DPR RI, KPK Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi Pengadaan Rumah Dinas

Penyidik turut menyasar ke beberapa ruangan di gedung Setjen tidak terkecuali ruangan para pegawai.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Profil Wali Kota Semarang Hevearita Kader PDIP 'Dekat' Megawati Diincar KPK
VIDEO: Profil Wali Kota Semarang Hevearita Kader PDIP 'Dekat' Megawati Diincar KPK

KPK menggeledah Kantor Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita di Jawa Tengah pada Rabu kemarin.

Baca Selengkapnya
Profil Indra Iskandar, Sekjen DPR RI yang Ruang Kerjanya Digeledah KPK Terkait Korupsi Rumah Dinas Rp120 M
Profil Indra Iskandar, Sekjen DPR RI yang Ruang Kerjanya Digeledah KPK Terkait Korupsi Rumah Dinas Rp120 M

Penggeledahan tersebut untuk mengumpulkan bukti kasus dugaan korupsi proyek pengadaan rumah dinas DPR RI.

Baca Selengkapnya
Duduk Perkara Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR Senilai Rp120 Miliar Diduga Berbuntut Penggeledahan KPK
Duduk Perkara Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR Senilai Rp120 Miliar Diduga Berbuntut Penggeledahan KPK

Dugaan korupsi dalam proyek rumah dinas tersebut merugikan negara puluhan miliar.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasil Lengkap Pemeriksaan Mantan Jubir KPK Febri Diansyah Kasus Korupsi di Kementan
VIDEO: Hasil Lengkap Pemeriksaan Mantan Jubir KPK Febri Diansyah Kasus Korupsi di Kementan

Febri membenarkan draf pendapat hukum tersebut memang disusun oleh dirinya dan Rasamala.

Baca Selengkapnya
Duduk Perkara Kasus Suap Pejabat DJKA Seret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Duduk Perkara Kasus Suap Pejabat DJKA Seret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Kasus berawal dari operasi tangkat tangan pejabat DJKA tahun lalu

Baca Selengkapnya