Ini kata Jokowi soal wacana pembentukan Dewan Pengawas KPK

Merdeka.com - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masinton Pasaribu menyebutkan pihaknya segera menyampaikan hasil rekomendasinya kepada Presiden Joko Widodo. Salah satu isi rekomendasi meminta Kepala Negara membentuk Dewan Pengawas KPK.

Presiden Jokowi yang ditemui seusai menghadiri acara Dies Natalis Ke-68 Universitas Indonesia (UI) di Balairung Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2), mengaku belum menerima rekomendasi Pansus Angket KPK.

"Belum masuk ke saya," ujarnya.

Jokowi berjanji akan mempertimbangkan setelah hasil temuan Pansus Angkat KPK sampai ke mejanya.

"Kalau sudah masuk ke saya baru saya pikir," kata dia.

Masinton Pasaribu mengatakan, dari rekomendasi itu diharapkan bisa dibentuk dewan pengawas yang bertugas mengontrol kinerja KPK apakah telah sesuai dengan kaidah hukum dan tata cara yang berlaku.

"Tapi dewan pengawas ini berfungsi untuk memastikan tugas pelaksanaan KPK sesuai dengan koridor hukum, undang-Undang. Tidak menyimpang, tidak sewenang-wenang. Tidak digunakan sewenang-wenang," ujarnya.

Soal siapa yang mengisi dewan pengawas, Masinton menilai bisa dari kalangan eksternal KPK seperti akademisi, hingga kalangan masyarakat biasa. Keberadaan dewan pengawas itu, klaimnya, sangat penting mengingat KPK adalah institusi negara yang harus awasi.

"Karena dia adalah semua lembaga yang menggunakan APBN bukan bantuan apbn, bukan hibah, menggunakan Aparatur Negara, dia adalah lembaga negara. Mau dia bersifat independen atau apapun faktanya dia lembaga negara," jelas Masinton.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo membantah akan melibatkan Presiden dalam pembentukan Dewan Pengawas untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, kata dia, rekomendasi itu ditujukan kepada KPK.

"Ini kewenangan DPR. Jangan kaitkan ke Presiden. Enggak ada urusan ke Presiden. Hak angket urusannya DPR dengan KPK. Kami mengeluarkan rekomendasi kepada KPK, bisa dilaksanakan tidak," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menjelaskan nantinya Dewan Pengawas akan dibentuk sendiri oleh KPK. Anggotanya juga bisa terdiri dari berbagai kalangan mulai dari akademisi ataupun pengamat.

"Kan kita juga enggak minta Dewan Pengawas dari DPR, enggak ada. Nah Dewan Pengawas itu dibentuk oleh pimpinan KPK, melalui aspirasi publik. Ya silakan dipilih. Nanti apakah ada profesor, ada kiai, ada akademisi, ada pengamat, ada wartawan, ya monggo," ungkapnya.

Melalui rekomendasi ini, Bamsoet menegaskan bahwa DPR ingin menguatkan KPK. Namun dia pasrah dan menyerahkan publik untuk memberikan penilaiannya sendiri.