Ini kata KY soal alasan PK Anas Urbaningrum
Merdeka.com - Mantan politikus Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus yang membelitnya. Anas merupakan terpidana kasus gratifikasi proyek Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang dan dihukum 14 tahun penjara.
PK diajukan Anas sehari setelah Hakim Agung Artidjo Alkostar pensiun. Seperti diketahui, Artidjo adalah ketua majelis hakim yang memutuskan Anas dihukum 14 tahun penjara setelah mengajukan kasasi pada tahun 2015 lalu.
Alasan Anas melakukan PK karena menilai Artidjo tidak kredibel. Lebih jauh Anas menilai putusan kasasi tidak mencermati beberapa fakta dan bukti selama proses persidangan. Ia juga menyebut Hakim Artidjo akan menyesal dengan putusan 14 tahun terhadap dirinya.
-
Apa kasus yang sedang diselidiki? Pemerasan itu berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan tahun 2021 yang tengah ditangani KPK.
-
Kasus apa yang sedang diselidiki? Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap adik dari tersangka Harvey Moeis (HM) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.
-
Kenapa Kejaksaan Agung tahan tersangka? Setelah ditetapkan sebagai tersangka, RD dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.'Terhitung dari tanggal 29 Maret sampai dengan 17 April,' tutup Ketut.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Siapa yang sebut hukum di Indonesia terguncang? Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menyebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres menjadi persoalan serius terkait hukum di Indonesia.
-
Siapa hakim MK yang berbeda pendapat? Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra berbeda pendatan (dissenting opinion) terhadap putusan batas usia capres-cawapres 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah untuk maju di Pemilu 2024.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY), Sukma Violetta menyampaikan alasan Anas Urbaningrum memang lumrah disampaikan terpidana atau terdakwa. "Semua terdakwa selalu mengatakan begitu. Semua terdakwa atau terpidana selalu mengatakan hal itu. Nah makanya tinggal dicek aja di pengadilan," jelasnya di Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (24/5).
Bagi terpidana yang mengajukan PK, syaratnya sangat terbatas. Terpidana harus mengajukan bukti baru untuk menguatkan gugatannya.
"Harus ada bukti baru. Bukti yang tidak diajukan tidak dijadikan pembahasan dalam perkara sebelumnya, gitu. Jadi jika itu tidak ada kemudian PK enggak diterima, itu hal biasa juga," katanya.
Mengenai pensiunnya Hakim Agung Artidjo, Sukma mengatakan, pasti ada kasus atau perkara yang belum dirampungkan. Apalagi di MA terjadi penumpukan perkara yang cukup banyak (deathlock).
"Setiap Hakim Agung yang pensiun itu pasti meninggalkan perkara yang belum selesai diputus oleh hakim tersebut. Itu hal yang biasa," ungkapnya.
"Nanti kemudian tinggal diganti oleh Hakim Agung mana yang menjadi anggota atau ketua majelis dari perkara tersebut," pungkas Sukma.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beredar kabar putusan sela hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi akan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jakarta, usai sebagian gugatan Anwar Usman dikabulkan.
Baca SelengkapnyaKetua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo buka suara soal desakan mundur terhadap hakim Anwar Usman.
Baca SelengkapnyaJubir MK pastikan tidak akan ada deadlock dalam pengambilan keputusan sengketa pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKY membantah anggapan Komisi III DPR RI yang menyatakan terdapat kesalahan mekanisme seleksi calon hakim.
Baca SelengkapnyaAnwar Usman sebelumnya dicopot sebagai Ketua MK setelah melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim terkait putusan batas usia capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaKetua MK Suhartoyo mengatakan lembaga yang dipimpinnya segera membahas kepastian keterlibatan Hakim Arsul Sani di dalam PHPU atau sengketa Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSidang gugatan Anwar Usman yang dilayangkan terhadap Ketua MK Suhartoyo digelar hari ini
Baca SelengkapnyaMK selaku tergugat dalam perkara itu tidak jadi mengajukan banding.
Baca SelengkapnyaAnwar Usman menggugat Suhartoyo ke PTUN Jakarta. Dia meminta pengangkatan Suhartoyo dinyatakan tidak sah.
Baca SelengkapnyaKetua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membela diri setelah diberhentikan oleh MKMK.
Baca SelengkapnyaMK, lanjut Fajar juga siap menghadapi banding Anwar Usman di PTUN.
Baca Selengkapnya