Ini kata Polda Sulsel soal keluhan pungli di SPN Batua

Merdeka.com - Polda Sulawesi Selatan angkat suara soal surat terbuka dari salah satu orang tua siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Batua, Polda Sulawesi Selatan, yang mengeluh kerap dimintai tagihan yang tak diduga. Orang tua siswa SPN itu mengeluh lantaran semestinya tak dipungut biaya karena sudah ditanggung oleh negara.

Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Dicky Sondani menegaskan bahwa pungutan liar (pungli) itu bukan dari SPN Batua. Kuitansi atau tagihan yang diterima oleh salah satu orangtua siswa SPN itu merupakan iuran organisasi intra di sekolah tersebut.

"Jadi di organisasi mereka ini seperti kita mahasiswa ada senat, dan lain-lain. Kalau mau lulus mereka kan kadang-kadang ingin suatu kenang-kenangan, pingin baju seragam olahraga, buku memori, foto-foto," tegas Dicky saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (31/1).

Menurut dia, kegiatan seperti itu sudah memang menjadi tradisi dan bukan jadi hal yang tabu, karena hal itu juga sebagai ungkapan kegembiraan siswa. Karena, tak semua orang bisa bersekolah kedinasan di SPN.

Untuk kebutuhan di luar pendidikan, lanjut Dicky, memang tak dicover oleh anggaran negara. SPN pun mempercayakan hal itu kepada pengurus organisasi intra untuk mengurus secara mandiri dalam kegiatan yang mereka lakukan.

"Tetapi di luar itu, negara tidak tanggung. Artinya silakan itu adalah hak mereka sendiri," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan masalah ini terjadi karena adanya misskomunikasi antara siswa dan dan orang tua siswa. Karena dalam hal ini, siswa tak menjelaskan kepada orang tua soal adanya kwitansi tagihan, yang membuat orang tua tidak tahu akan hal tersebut.

"Tapi ini udah clear, masalah udah selesai. Ini juga evaluasi buat kami ya, masukan yang bagus bagi kami, artinya pembina jangan lepas tangan dalam hal ini," tuturnya.

Dengan adanya kejadian seperti ini, pihaknya akan melakukan pengontrolan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh para siswa di luar kegiatan. Pihak SPN pun nantinya akan membatasi kegiatan dan besaran iuran di luar pendidikan.

"Nanti ke depannya kita akan batasi. Jangan terlalu banyak urunan, karena kemampuan orang tua kan nggak mungkin sama. Nggak apa-apa kok, ini bukan kasus yang apa gitu, masalah komunikasi saja," ujarnya.

Berikut isi surat terbuka salah satu orang tua siswa SPN Batua yang beredar:

Assalamu alaikum.Kepada YTH Kapolda SulselIrjen Pol Umar SeptonodiMakassar

Bismillahi rahmani rahim.

Perkenalkan saya salah satu dari 601 orangtua siswa pendidikan pembentukan (Diktuk) Bintara Polri Tugas Umum (Gasum) Tahun

Anggaran 2017 Angkatan XLII Sekolah Polisi Negara (SPN) Batua Polda Sulsel.

Demi kelanjutan dan keselamatan anak saya, sengaja saya tak menyebutkan nama dan alamat jelas.

Kapolda saya anggap mafhum alasannya.

Sebagai guru sekolah negeri di Makassar, kabar lulusnya anak tertua saya setelah lebaran Idul Fitri 2017 lalu adalah kabarmembanggakan.

Apalagi anak saya lulus tanpa dipungut bayaran, seperti isu dan bisik-bisik selama ini. Alhamdulillah.

Sejak masuk pendidikan awal September 2017, saya dan keluarga mendapat banyak SMS dan ucapan selamat dari keluarga dikampung. Lebaran Idul Adha lalu, banyak keluarga, tetangga dan teman yang memuji dan bertanya bagaimana caranya lulus sekolahpolisi.

Setahu saya, biaya sekolah polisi dibiayai negara.

Bahkan, anak saya bilang, bulan ini dia sudah mulai dapat gaji Rp 500 ribu sebulan.

Alhamdulillah. Bisa dibayangkan bangganya kami.

Namun, setelah pendidikan basis 3 bulan, Oktober 2017 lalu.

Kebanggaan itu berubah kaget.

Anak saya dapat kwitansi pembayaran dari SPN sebesar Rp2 juta lebih.

Awalnya kami anggap itu biasa.

Namun setelah anak saya ada Izin Bermalam Luar (IBL) Oktober 2017 lalu, rasanya setiap pekan ada saja permintaan pembayaran.

Seharusnya setiap akhir pekan, kami senang bisa ketemu anak di rumah.

Tapi ini justru khawatir dan takut, anak saya pulang membawa kwitansi pembayaran.

Kami kira, kalau masuk sudah tidak ada lagi pembayaran, ini hampir tiap dua minggu ada kwitansi, ada susu beruang, jaket, initerakhir ada kabar lagi akan ada pembayaran CD dokumentasi Rp 1,7 juta.

Saya terpaksa menjual motor anak untuk menutupi biaya itu.

Kalung dan cincin perkawinan istri saya sudah masuk di pegadaian untuk menutupi biaya ini.

Saya dan keluarga ingin ada anak yang jadi polisi. Tapi kalau harus menjual lagi motor yang saya pakai mengajar, sayasepertinya merasa sangat tersiksa.

Menurut cerita anak saya dan temannya yang pernah ke rumah bermalam, pungutan biaya itu diberitahu setelah upacara atau apel.

Kalau pengumuman resmi pakai micropon dan didengar semua, tapi kalau pengumuman pungutan tidak pakai micropon.

Staf SPN datang dan beritahu tiap regu.

Kabar yang saya dapat dari anak, katanya, kakak-kakak angkatannya yang sebelumnya, menjelang akhir pendidikan, Maret 2018,kwintansi akan banyak lagi.

Melalui surat ini saya ingin bertanya ke Kapolda betulkah memang kami harus membayar pungutan sebanyak itu.

Bantulah kami Pak Kapolda.

Jangan biarkan kami tidak percaya kepada Polri.

Tolong jika memang ada pembayaran seperti ini bisa disampaikan resmi dan sejak awal masa pendidikan agar kami bisa menyiapkandan pertimbangkan lebih matang.

Terima kasih.

Wassalamualaikum.

Makassar, 16 Januari 2018

Saya orangtua siswa

Sekolah Bintara SPN Batua,

Makassar.