Ini kejanggalan-kejanggalan audit BPK versi Ahok

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP), terhadap laporan keuangan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) DKI Jakarta, tahun anggaran 2014. Gubernur DKI Basuki T Purnama pun mencak-mencak dengan hasil audit ini.

Dalam audit pembebasan lahan di Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat, yang rencananya akan dibangun menjadi rumah sakit khusus kanker, dinilai tidak wajar. Ahok merasa tak ada yang aneh dengan nilai Rp 191 miliar untuk luasan tanah yang dibeli seluas 3 hektare.

"BPK sekarang temuannya, beli tanah 3 hektar kemahalan Rp 191 miliar. Dari mana kemahalannya?" sambung Ahok.

Ketua BPK Harry Azhar Azis tak mau menanggapi berlebihan segala ocehan Ahok yang menyerang lembaganya. Sebagai negara berdemokrasi, siapa pun berhak mengomentari hal yang dianggap tak sesuai dengannya.

"Orang yang dapat jelek pasti marah. Tapi itulah hasil yang kita berikan, masa terus karena dia marah jadi kita tarik dan berikan yang baik-baik," kata Harry kepada merdeka.com, Rabu (8/7).

"Itu bagian dari demokrasi, ada gubernur yang diam, ada yang model begitu. Tapi kalau ada pembuktian dari Pak Ahok tentang ketidakbenaran BPK laporkan saja, kalau ada pemeriksaan yang macam-macam, laporkan saja. Saya akan tindak lanjuti," tambahnya.

Berikut kejanggalan-kejanggalan audit BPK versi Ahok:

Ahok bandingkan dengan Banten yang ada kasus korupsi

Ahok secara terang-terangan mengatakan pesimis dengan kredibilitas BPK dan fungsi kelembagaannya saat ini. Sebab, menurut Ahok terlalu banyak kejanggalan atas hasil audit BPK di beberapa daerah, yang antara hasil audit dan kenyataannya sama sekali tidak berkorelasi, dan terkesan dibuat-buat."Terus saya bilang kan ke BPK, coba lo lihat tuh Banten, dapat WTP (wajar tanpa pengecualian) toh? Padahal ada kasus alat kesehatan, diproses juga gubernurnya. Jadi selama ini BPK auditnya tuh ngapain?" ujar Ahok.Kekesalan Ahok pada hasil audit BPK, diawali saat rapat paripurna dengan DPRD DKI pada Senin (6/7) kemarin. Dalam pembacaan hasil laporan BPK yang memberikan predikat 'Wajar Dengan Pengecualian' (WDP) pada laporan keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2014, Ahok merasa ada sejumlah pihak yang sengaja tak memberikannya kesempatan untuk berbicara, di dalam rapat paripurna tersebut.Hal inilah yang membuatnya menduga ada semacam permainan yang sedang terjadi, di mana ada sejumlah pihak yang sengaja membuatnya tidak bisa menyampaikan pendapat dalam rapat paripurna tersebut. Padahal, naskah pidato Ahok pun sudah dipersiapkan sebelumnya."Saya protes tidak terima, mereka kemarin enggak kasih saya ngomong. Kayaknya DPRD sengaja ngaturin supaya saya enggak ngomong, padahal seharusnya begitu disampaikan BPK itu, saya harus ikut ngomong, paling tidak bilang terima kasih. Tapi enggak boleh tiba-tiba. Ya sudah saya ikuti. Saya enggak punya hak interupsi, kan bukan anggota DPRD. Semua akses ditutup kemarin," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/7).

Ahok emosi uang makannya diutak-atik BPK

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terlihat geram dengan permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mengharuskannya memberikan laporan uang makan yang pengeluarannya sehari-hari. Bahkan, BPK mengharuskan Ahok merinci hingga ke pembelian bumbu dapur, seperti cabai, bawang, garam dan lada."Ini gila, uang makan saya sekarang diutak-atik sama BPK. Kemarin, dia bisik-bisik ke saya harus laporin, berapa uang cabai, bawang, garam, sayur," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/7)."Sekarang saya juga mau tanya sama menteri-menteri, uang makan mereka sampai ke harga cabai itu harus dilaporin gak?" cetusnya.Ahok menganggap permintaan BPK itu sudah sangat menghinanya, dan secara tak langsung menuduh Ahok melakukan korupsi hingga ke pembelian bumbu dapur dalam anggaran uang makannya. Maka, Ahok menantang semua pejabat di BPK, untuk membuktikan sendiri laporan keuangan mereka, apakah sudah sesuai dengan aturan yang mereka terapkan ke lembaga lain atau belum sama sekali.Sebab menurutnya, jika para pejabat BPK itu sendiri tidak bisa membuktikan laporan harta kekayaan dan keuangannya pribadi, berarti mereka juga berpotensi memiliki masalah terkait pelanggaran keuangan dan tentunya tidak pantas untuk bekerja di BPK.

Zaman Foke BPK beri predikat wajar tanpa pengecualian

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tak terima atas predikat 'wajar dengan pengecualian' (WDP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pada laporan keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2014 kemarin.Salah satu hasil pemeriksaan BPK yang dinilai janggal oleh Ahok adalah pembelian lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat. BPK menilai pembelian lahan senilai RP 191 miliar itu kemahalan. Padahal, Pemprov DKI sudah membeli lahan itu dengan harga yang murah, sesuai nilai jual objek pajak. Ditambah lagi, BPK menyebut jika temuan itu diutarakan saat Ahok memimpin DKI. Padahal, program pembelian lahan seluas 3 hektare itu sudah dimulai, ketika Fauzi Bowo menjadi Gubernur DKI pada 2007-2012 silam."Masak era Foke mau kampanye, BPK beri predikat 'wajar tanpa pengecualian' (WTP). Sementara saya yang diwarisi program itu malah dapat predikat 'wajar dengan pengecualian' (WDP)," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/7).Saking kesalnya, Ahok berujar bahwa apa yang BPK temukan di laporan keuangan Pemprov DKI itu, tak akan mempengaruhi popularitasnya di mata warga DKI Jakarta. "Buktinya, Foke yang dapat WTP kalah sama saya yang dapat WDP. Pokoknya yang membuat saya bisa menjadi gubernur itu bukan BPK, tapi warga DKI, tegas Ahok.

Ahok tantang pejabat BPK beberkan harta kekayaan

Kekesalan Ahok terhadap BPK sudah tidak bisa dibendung. Mantan anggota DPR itu meminta para petinggi BPK tidak sok suci. "Saya mau nantang semua pejabat di BPK yang ada, bila perlu buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa, biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana. Saya mau tahu semua," pinta Ahok.Menurut Ahok, jika mereka tidak bisa membuktikan hal tersebut seharusnya mundur menjadi anggota. Bagi Ahok hal itu penting agar pihak yang diperiksa yakin dengan kredibilitas lembaga tersebut."Kalau enggak bisa buktikan, kalian semua enggak boleh jadi anggota BPK. Kalian enggak boleh periksa orang, karena kalian juga bisa ada unsur masalah kalau seperti itu," pungkasnya.