Follow
Ini lima usulan FPI dalam simposium tandingan anti-PKI
Merdeka.com - Front Pembela Islam (FPI) mengajukan lima usulan, dalam simposium 'Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi lain'. Dalam pemaparannya, Habib Rizieq mendesak agar pemerintah kembali pada landasan bernegara Indonesia, melalui Pancasila dan UUD 1945 yang asli.
"Pertama, kembali pada Pancasila dan UUD 1945 yang asli dan dijiwai Piagam Jakarta, sebagaimana amanat dekrit presiden 5 juli 1959," ujar Rizieq di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (1/6).
Kedua, lanjut Rizieq, pihaknya menyerukan agar segenap bangsa Indonesia, menolak segala perbuatan dan pemahaman yang bertentangan dengan nilai luhur Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai jiwa Pancasila.
-
Kapan PKI dibubarkan? Sampai pada akhirnya mereka berseteru hingga keberadaannya pun dibredel. Para anggota PKI pun dipecat dari kabinet dan partai merah tersebut dibubarkan.
-
Kapan pembantaian PKI terjadi? Saat peristiwa pembantaian para anggota PKI yang terjadi pada kurun waktu tahun 1965-1967, Pak Darmadi masih duduk di kelas 4 SD.
-
Mengapa Kementerian Agama ditolak pada sidang PPKI 1945? Beberapa tokoh penting justru menolak usulan ini. Siapa saja? Ada Johannes Latuharhary yang mengusulkan kepada rapat agar masalah-masalah agama diurus Kementerian Pendidikan. Rupanya usul tersebut didukung seorang wakil Islam dari Lampung, yaitu Abdul Abbas. Selain itu, Iwa Kusumasumatri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, setuju gagasan perlunya Kementerian Agama. Hanya saja, karena pemerintah itu sifatnya nasional, agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus. Penolakan juga datang dari tokoh pendidikan Taman Siswa, yaitu Ki Hadjar Dewantara. Beliau lebih suka urusan-urusan agama menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri.
-
Siapa yang memimpin PPKI? Sejak kekelahan Jepang atas Sekutu, ia menjadi anggota dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersama Ahmad Subarjo, Kasman Singodimedjo, dan tokoh-tokoh penting lainnya.
-
Kenapa Hari Kesaktian Pancasila diperingati? Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila diperingati untuk mengenang saat pemerintah menguatkan kembali ideologi Pancasila setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S).
"Ketiga, tegakkan dan laksanakan Tap MPRS No. XXV Tahun 1966, Undang-undang No. 27/1999, Tap MPR RI No. 1/2003, dan KUHP pasal 107 poin (a) sampai (e)," ujarnya.
Selanjutnya, Rizieq mengajak kepada para peserta simposium, untuk menolak formalisasi rekonsiliasi dengan PKI, karena akan membuka luka lama sejarah dan bisa membuka pintu fitnah yang berbahaya.
"Kelima, serukan jihad konstitusional secara nasional, untuk melawan semua gerakan komunis dan neolib demi menyelamatkan keutuhan NKRI," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
17 poin rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP yang dibacakan langsung Puan Maharani
Baca Selengkapnya
Kongres ke-21 PMII yang digelar di GOR Dempo Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Sumatera Selatan sempat memanas.
Baca Selengkapnya
Fachrul Razi mendadak jadi sorotan usai mengaku dicopot Jokowi karena menolak membubarkan FPI.
Baca Selengkapnya
Para purnawirawan TNI dan sejumlah tokoh tergabung dalam F-PDR menilai pelaksanaan pemilu 2024 merusak iklim sehat demokrasi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca Selengkapnya
Trubus khawatir, sikap FPI yang penuh kontroversi akan kembali muncul jika AMIN menang
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Masinton menanggapi pembahasan RUU Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang berlangsung kilat.
Baca Selengkapnya
Muhammad Taufik Zoelkifli mengatakan, LGBT bertentangan dengan norma agama dan Pancasila.
Baca Selengkapnya
Baleg DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas tentang revisi UU Pilkada.
Baca Selengkapnya
PKB dan PKS telah sepakat menghadapi pasca-Pilpres dengan bersatu untuk hadapi tantangan yang kian besar.
Baca Selengkapnya
Juru Bicara PSI Agus Herlambang menilai usulan tersebut merupakan ide kosong.
Baca Selengkapnya
Fachrul Razi merupakan mantan wakil panglima TNI berpangkat jenderal
Baca Selengkapnya