Ini Parameter Penilaian 75 Pegawai KPK Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Merdeka.com - Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, dalam pelaksanaan proses tes wawasan kebangsaan atau TWK terhadap pegawai KPK sebagai prasyarat alih fungsi pegawai menjadi ASN, sejumlah instansi digandeng oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI).

"BKN RI dalam melaksanakan assesmen, melibatkan banyak instansi agar hasil akuntabel, objektif baik dari sisi proses dan materilnya," katanya saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Rabu (5/5).

Dia merinci, sejumlah parameter diukur guna mengetahui nilai kelulusan terhadap para pegawai KPK yang menjadi peserta. Diketahui, jumlah yang ikut dalam tes ini adalah sebanyak 1.351 orang.

"Pertama dinilai, integritas dalam berperilaku yang selaras dengan etika organisasi. Kedua, netralitas sebagai ASN yang dimaknai sebagai tindakan tidak memihak pada kepentingan apapun. Ketiga, anti radikalisme, memiliki sikap toleran, setia Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan tidak liberal yang membahayakan juga akan menyebabkan disintegritas," jelasnya.

Sayangnya, tidak semua pegawai dinyatakan memenuhi syarat atau MS dalam mengikuti tes tersebut. Terdapat 75 pegawai dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS dan berpeluang untuk tidak alih fungsi menjadi ASN.

"Kami umumkan terhadap 1351 pegawai KPK yang mengikuti tes, hasilnya pegawai MS sebanyak 1.274 orang dan pegawai TMS sebanyak 75 orang," ungkap Nurul.

Terkait para pegawai yang dinyatakan TMS, ditambahkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa, belum ada wacana pemecatan terhadap mereka. Menurutnya, mereka yang dinyatakan TMS akan diserahkan kepaa Kementerian PAN RB dan BKN RI.

"Selama belum ada keputusan lebih lanjut KPK tidak akan berhentikan pegawai yang dinyatakan TMS," tutupnya.

Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com