Ini pembelaan Budi Waseso soal ogah isi LHKPN ke KPK

Merdeka.com - Setiap pejabat negara diwajibkan mengisi formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini sebagai langkah awal pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara.

Namun Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Budi Waseso justru menolak untuk mengisi formulir LHKPN. Budi Waseso menepis jika sikapnya itu merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, akan lebih objektif jika KPK yang menelusuri harta kekayaannya daripada dirinya yang membuat laporan. Sebab dia tidak ingin harta kekayaan yang dilaporkannya itu menimbulkan persoalan.

"Saya tidak mau saya yang melaporkan. Suruh KPK sendirilah yang mengisi itu," ujar Budi, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/5).

Bahkan meski Budi menolak untuk mengisi, KPK tidak bisa memberi sanksi kepadanya. Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Johan Budi mengatakan tidak ada sanksi dalam Undang-Undang bagi setiap pejabat negara yang membangkang untuk melaporkan harta kekayaannya.

"Di undang-undang mewajibkan lapor kekayaan tapi memang tak disebutkan sanksinya. (Mau lapor atau tidak) Dikembalikan ke penyelenggaraan negara," kata Johan Budi di KPK, Jakarta, Senin (1/6).

Oleh karena itu, Johan mengatakan pihaknya tidak akan reaktif jika jenderal bintang tiga itu tidak mau melaporkan harta kekayaan ke KPK. Sebab, menurut dia Presiden Joko Widodo (Jokowi) lah yang lebih pantas memerintahkan pejabat negara untuk melaporkan harta kekayaan.