Ini pembelaan Kejagung disebut penyebab kasus tragedi 98 mandek

Merdeka.com - Jaksa Agung Basrief Arief berang lembaganya disebut sebagai penyebab mandeknya kasus tragedi HAM 1997-1998. Basrief menegaskan, Komnas HAM yang berwenang jika ada bukti baru terkait penculikan aktivis tersebut sesuai Undang-undang.

"Proses pelanggaran HAM berat itu harus dimulai dari penyelidikan Komnas HAM sesuai perundang-undangan. Nanti dari sana ke Kejaksaan sebagai penyidik. Kalau sudah mencukupi alat bukti," kata Basrief di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Jumat (9/5).

Soal kesaksian Kivlan Zen yang mengetahui jejak aktivis yang hilang diculik, lanjut Basrief, Kejagung menyerahkan kepada Komnas HAM. "Iya, makanya Komnas HAM punya kewenangan buat itu," tutur dia.

Basrief mengaku pihaknya belum mendapatkan informasi terkait Kivlan dari Komnas HAM. Dirinya pun mengetahui terkait kasus tersebut dari pemberitaan media.

"Belum, kita belum terima info itu. Kita hanya tau dari media saja," imbuhnya.

Sebelumnya, kasus penculikan 13 aktivis dan tragedi Semanggi masih mandek di Kejaksaan Agung (Kejagung). Pihak Kejagung menyatakan kalau berkas yang diberikan Komnas HAM bolong atau tidak lengkap.

Menanggapi permasalahan itu, Komisioner Komnas HAM, Siti Nurlela, membantah kalau berkas yang diberikan pihaknya bermasalah. Menurutnya, ada perdebatan yang sampai saat ini belum tuntas diselesaikan.

"Kejaksaan masih mendebatkan, misal saksi yang diperiksa harus disumpah. Itu yang jadi perdebatan. Padahal sumpah itu apakah mau diperiksa atau di pengadilan. Secara materil itu kan tidak perlu," ujar Siti usai diskusi di Bumbu Desa Cikini, Kamis (8/5).