Ini pencapaian kinerja PPATK selama tahun 2016
Merdeka.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merilis pencapaian kinerja per tahun 2016. Setidaknya ada dua poin pencapaian yang telah dilakukan PPATK yang bekerja sama dengan sejumlah stakeholder.
Pertama, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan terorisme bekerja sama dengan BNPT, Densus 88 Polri, Pengadilan Negeri, Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait lainnya.
"Terhitung sejak tahun 2003 hingga November 2016 terdapat 105 hasil analisis (HA) yang diserahkan ke penyidik terkait dugaan tidak pidana terorisme, yang terdiri dari 47 HA bersifat proaktif dan 58 HA inquiry," tutur Kepala PPATK Kiagus Ahmad Baddarudin di Kantor PPATK Jalan Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat, Senin (9/1).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa tugas utama PPKA? Dalam video yang diunggah oleh akun YouTube Ambang HL menjelaskan bahwa petugas PPKA memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengatur lalu lintas perjalanan kereta api di stasiun.
-
Apa yang dilakukan BNPT untuk tanggulangi terorisme? “Penurunan ini sangat tajam sampai dengan 89 persen lebih, indeks potensi radikalisme dan indeks risiko terorisme juga terus menurun,“ rinci Kepala BNPT.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Bagaimana penangkapan para pelaku TPPO? Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan dari masyarakat sekitar mengenai adanya aktivitas mencurigakan oleh ketiga pelaku.
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK meliputi persiapan logistik, rekrutmen saksi, pengadaan tempat pemungutan suara, penyusunan DPT, pelaksanaan kampanye, penyaluran logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilu ke KPU/KIP setempat.
Dari tahun ke tahun jumlah hasil analisis yang terungkap terus meningkat. Seperi di tahun 2013 terdapat 13 hasil analisis, 2014 ada 24 hasil analisis, 2015 ada 12 analisis dan di tahun 2016 terdapat 25 hasil analisis.
Terkait jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) yang disampaikan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) kepada PPATK sejak Januari 2003 sampai dengan November 2016, sebanyak 267 LKMT.
Sementara itu terkait kerja sama PPATK dengan BNN jumlah kumulatif HA PPATK yang disampaikan ke penyidik BNN sejak diberlakukan UU No 8 tahun 2010 sebayak 45 HA. Sedangkan jumlah HA yang disampaikan ke penyidik berdasarkan dugaan tindak pidana asal narkotika sejumlah 140 HA sejak Januari 2003 sampai November 2016.
"Selain HA, PPATK juga menyampaikan informasi HA kepada BNN sejumlah 19 IHA sejak periode Januari 2003 sampai November 2016. Di sisi lain, PPATK juga telah menyerahkan 4 hasil pemeriksaan kepada BNN sejak 2011 sampai November 2016," tutup Kiagus.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bareskrim Polri bertugas menangani seluruh tindak pidana asal dari pencucian uang.
Baca SelengkapnyaPPATK memainkan peran kunci dengan menyediakan data intelijen yang mendeteksi arus uang dari transaksi ilegal.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN menggandeng banyak pihak sebagai upaya pencegahan kejahatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaMUF mengedepankan integritas dengan meningkatkan keterampilan dan pemahaman pegawai terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang.
Baca SelengkapnyaPengukuhan tersebut diputuskan dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis.
Baca SelengkapnyaIvan juga menyampaikan rekomendasi kepada Komisi III terkait dana Pemilu
Baca SelengkapnyaKontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca SelengkapnyaAgus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.
Baca Selengkapnya"Menghindari adanya dana dana yang berasal dari kegiatan ilegal untuk dipergunakan untuk pembiayaan atau kontestasi politik ini," kata Ketua PPATK.
Baca SelengkapnyaMahfud mengingatkan, arahan langsung kepada PPATK hanya boleh diberikan oleh Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaKPAI menilai institusi Polri tengah meningkatkan kualitas dalam memberikan perlindungan.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan saat rapat dengan Komisi III DPR
Baca Selengkapnya