Ini penjelasan akun yang unggah foto larangan berjilbab di BUMN

Merdeka.com - Beberapa hari belakang ini media sosial diramaikan dengan foto selebaran yang mengatakan pegawai BUMN tak boleh mengenakan jilbab syari. Foto tersebut kemudian menjadi polemik ketika sejumlah media menyebutkan jika selebaran tersebut dibuat oleh Kementerian BUMN.

Sekretaris Menteri BUMN Imam A Putro membantahnya. Dikatakannya, hingga saat ini para pegawai BUMN menghalalkan memakai jilbab.

"Banyak pegawai Kementerian BUMN yang sampai saat ini ke kantor dengan memakai baju muslimah," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Rabu (17/12).

Foto selebaran yang menghebohkan tersebut diunggah oleh akun @estiningsihdwi. Dwi Estiningsih, pemilik akun tersebut mengatakan, kriteria yang tercantum tersebut adalah seleksi bagi seorang frontliner. Menurutnya, persyaratan kompetensi yang diajukan dianggap tendensius dan diskriminatif.

Pernyataan tersebut ditulis Kamis (18/12) malam. "Kriteria yg tercantum adl seleksi bagi frontliner. Masalahnya adl deskripsi kompetensi yg berisi hal-hal TENDENSIUS dan DISKRIMINATIF."

Ia menjelaskan, jika foto yang diunggahnya tersebut asli dan bukan rekayasa. Persyaratan tersebut merupakan catatan untuk penilai dalam perekrutan.

"Foto itu asli, benar adanya yaitu FORM dan CATATAN untuk ASESOR (Penilai). BUKAN pengumuman. Saya ulangi... BUKAN selebaran atau sejenis."

Lebih lanjut, @estiningsihdwi mengaku tidak pernah menyebutkan nama menteri dalam tweet-nya tersebut. Dirinya menghormati pejabat penyelenggara, termasuk Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Saya TIDAK PERNAH menyebut MENTERI manapun dalam tweet saya. Bisa dicek."

"Benar bahwa rekrutmen dilaksanakan pada saat pemerintahan yg baru, namun sy tdk pernah katakan ini adl perintah dari Bu Menteri. Bisa dicek."