Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini penjelasan BPJS soal bayi kembar di Depok yang ditolak klaimnya

Ini penjelasan BPJS soal bayi kembar di Depok yang ditolak klaimnya BPJS ditolak orangtua ditagih Rp 150juta. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Kepala Unit Pemasaran BPJS Kesehatan Kota Depok, Betty Ully S Parapat menjelaskan kasus yang terjadi pada bayi pasangan Aldoria dan Ignasius Sumaryadi sebagai kasuistik. Menurutnya, bayi kembar itu belum menjadi peserta BPJS.

"Karena berdasarkan peraturan yang ada, pengaktifan BPJS dihitung setelah 14 hari dari tanggal pendaftaran," kata Betty, Kamis (6/8).

Bayi malang itu didaftarkan menjadi peserta BPJS pada 10 Juli 2015. Dan bayi itu menjalani perawatan pada 18 Juli 2015. "Jadi ketika daftar tanggal 1 berarti tanggal 15 sudah harus membayar iuran dan sudah dinyatakan sebagai peserta BPJS" katanya.

Akan tetapi, pihaknya akan mencoba berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik terkait permasalahan ini. "Ini kan kasuistik jadi kita belum bisa mengambil keputusan seperti apa karena semua harus ada penambahan" akunya.

Sementara itu, Ignasius Sumaryadi mengaku, sudah mengikuti BPJS untuk kelas satu dengan iuran Rp 69 ribu per bulan. Kini warga Pancoran Mas Depok itu berharap agar klaim BPJS anaknya bisa dikabulkan.

"Saya sudah ikuti semua aturannya. Anak saya saat ini masih berada di RSCM, di ruang ICU karena ada sakit di bagian dalam. Dari awal saya sudah mengikuti BPJS, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan dan saya justru terus mendapat tagihan hingga senilai Rp 150 juta," katanya. (mdk/hhw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Syarat Aktif BPJS Kesehatan buat Perpanjang SIM Mulai Diuji Coba Bulan Depan
Syarat Aktif BPJS Kesehatan buat Perpanjang SIM Mulai Diuji Coba Bulan Depan

Uji coba untuk memastikan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang hendak mengurus pembuatan atau perpanjangan SIM.

Baca Selengkapnya
Persyaratan Perpanjangan SIM, Tunggakan BPJS Kesehatan Harus Lunas
Persyaratan Perpanjangan SIM, Tunggakan BPJS Kesehatan Harus Lunas

Terpenting, peserta BPJS Kesehatan sudah terdaftar mencicil program REHAB.

Baca Selengkapnya
BPJS Kesehatan Sebut Waktu Pembayaran Klaim ke Faskes Lebih Cepat dari Ketentuan
BPJS Kesehatan Sebut Waktu Pembayaran Klaim ke Faskes Lebih Cepat dari Ketentuan

Hingga 2023 BPJS Kesehatan membayar klaim ke fasilitas kesehatan sebesar 158,8 triliun.

Baca Selengkapnya
Cara Mengaktifkan BPJS Kesehatan, Mudah dan Anti Ribet
Cara Mengaktifkan BPJS Kesehatan, Mudah dan Anti Ribet

Cara mengaktifkan BPJS Kesehatan perlu diketahui para peserta.

Baca Selengkapnya
Tinjau Polresta Samarinda, BPJS Kesehatan Evaluasi Syarat JKN bagi Pemohon SIM
Tinjau Polresta Samarinda, BPJS Kesehatan Evaluasi Syarat JKN bagi Pemohon SIM

Pemohon SIM didorong untuk terdaftar dan aktif sebagai peserta JKN, sehingga dalam situasi darurat, akses layanan kesehatan selalu tersedia.

Baca Selengkapnya
Alasan Bulog Soal Penyaluran Beras Bansos Belum Penuhi Target
Alasan Bulog Soal Penyaluran Beras Bansos Belum Penuhi Target

Bansos beras rencananya akan dibagikan selama 6 bulan dari Januari-Juni 2024.

Baca Selengkapnya
INFOGRAFIS: Aturan Baru, BPJS Kesehatan Mati Tak Bisa Bikin SIM
INFOGRAFIS: Aturan Baru, BPJS Kesehatan Mati Tak Bisa Bikin SIM

Pemohon SIM wajib menyertakan dokumen kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya
Kepesertaan Ribuan Calon Siswa SMA/SMK Negeri di Jabar Dibatalkan, Ini Penjelasan Ridwan Kamil
Kepesertaan Ribuan Calon Siswa SMA/SMK Negeri di Jabar Dibatalkan, Ini Penjelasan Ridwan Kamil

Ridwan Kamil mengatakan pembatalan itu untuk memberikan pelajaran bahwa semua harus sesuai dan ikut pada aturan yang ditetapkan.

Baca Selengkapnya
Selain Pembuatan SKCK, Layanan Publik Ini Wajibkan Masyarakat Jadi Peserta BPJS Kesehatan
Selain Pembuatan SKCK, Layanan Publik Ini Wajibkan Masyarakat Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Syarat tersebut masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di 6 wilayah Polisi Daerah (Polda).

Baca Selengkapnya