Ini penjelasan Konjen Sydney soal politikus Hanura minta fasilitas
Merdeka.com - Beredar surat dari Kementerian PAN RB yang meminta Kementerian Luar Negeri memfasilitasi anggota DPRD DKI Wahyu Dewanto Suripman yang mengaku kolega Menteri Yuddy. Terkait surat itu, ini penjelasan Konjen KBRI Sydney, Yayan GH Mulyana.
"Selama di Sydney Bapak Dewanto sudah mengatur sendiri baik akomodasi maupun program kunjungannya. KJRI Sydney sebagai salah satu Perwakilan RI di luar negeri telah memiliki protap/sop dalam memberikan pelayanan kepada tamu serta WNI yang memerlukan bantuan," tulis Yayan melalui pesan singkat yang diterima merdeka.com, Kamis (31/3).
Yayan menjelaskan, protap atau prosedur tetap pelayanan tamu mencakup antara lain bantuan keprotokolan, seperti fasilitasi di bandara. Bantuan keprotokolan ini dilakukan sesuai azas kepatutan serta memperhatikan ketentuan yang berlaku di negara setempat.
-
Siapa yang meminta standar panduan untuk para pihak yang terlibat? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi. Namun begitu, politikus NasDem ini meminta agar pihak kepolisian memberikan standar panduan yang tepat kepada pihak-pihak yang terlibat tersebut.
-
Siapa yang menyerukan WNI untuk mengikuti prosedur? Oleh karena itu, saya menyerukan kepada semua yang ingin bekerja di Kamboja untuk mengikuti prosedur penempatan PMI yang telah ditetapkan.
-
Siapa yang membuat surat pernyataan? Yang bertanda tangan di bawah ini :Nama : Anton SyahputraNISN : 88765463544578Kelas : XI IPS – 3Sekolah : SMA Negeri 1 MedanAlamat : Jl. Amal No. 123, Medan Dengan ini menyatakan mengakui kesalahan yang sudah saya lakukan berupa absen sekolah selama 5 hari berturut – turut tanpa pemberitahuan, terhitung dari tanggal 15 Februari 2020 s/d 19 Februari 2020.
-
Bantuan apa yang diberikan? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma serahkan santunan kepada para korban banjir dan tanah longsor di Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar).
-
Surat izin untuk keperluan apa? Dengan ini saya selaku orang tua/wali murid dari : Nama : Kelas : Alamat :NISN : Memberitahukan bahwa anak saya tersebut diatas tidak dapat mengikuti pelajaran seperti biasa pada hari ini, Senin, 09 Januari 2023 dikarenakan sakit. Oleh karena itu, kami memohon pada Bapak/Ibu Guru Wali Kelas XI-B agar memberikan izin.
-
Bantuan apa yang diberikan YPP SCTV-Indosiar? YPP SCTV-Indosiar memberikan bantuan operasi jantung gratis buat anak seorang pedagang cilok dari Garut, Jawa Barat.
"Protap pelayanan WNI yang memerlukan bantuan dan dalam kesulitan dilakukan dengan prinsip keberpihakan. Pelayanan dan perlindungan terhadap WNI dilakukan sesuai dengan azas urgensi demi keselamatan dan kemaslahatan WNI tersebut," ujarnya.
Surat permohonan fasilitasi ©2016 merdeka.com/istimewa
Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi geram namanya dicatut dalam surat ditujukan kepada Sekretaris Jendral Kementerian Luar negeri. Surat dari Kementerian PAN RB itu meminta Kementerian Luar Negeri memfasilitasi anggota DPRD DKI Wahyu Dewanto Suripman mengaku kolega Menteri Yuddy.
Yuddy mengaku tidak pernah memerintahkan Sekretaris Kementerian PAN RB, Dwi Wahyu Atmaji, untuk membuat surat itu. Meski begitu, dirinya tengah melakukan investigasi mengenai kebenaran beredarnya surat tersebut.
"Menpan tidak pernah tahu adanya Surat tersebut. Dan tidak pernah memerintahkan pemberian bantuan fasilitas seperti disebutkan Surat tersebut. Saya sedang menginvestigasi atas informasi atau arahan siapa surat itu dibuat," kata Yuddy dalam keterangannya, Kamis (31/3).
Yuddy membenarkan bahwa Wahyu merupakan koleganya di Partai Hanura. Namun, dia membantah memberikan koleganya itu fasilitas untuk keluar negeri.
"Wahyu Dewanto adalah Anggota DPRD DKI fraksi Hanura, benar kolega atau teman saya, namun tidak serta merta dapat fasilitas jabatan seperti yang disebutkan surat tersebut untuk urusan pribadi," ungkapnya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arrmanatha Nasir mengaku tidak ada perintah untuk memberikan fasilitas kepada Wahyu. Apalagi pihaknya tidak sembarangan memberikan fasilitas tersebut.
"Selama kunjungan itu resmi atau dinas dan ada instruksi Kemlu akan dilaksanakan sesuai protap. Dalam hal ini tidak ada instruksi dari Kemlu," terang Nasir.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Reaksi Anies Tanggapi Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak: Sebelumnya Kami dengar Netral dan Mengayomi Semua
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaPlh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca Selengkapnya"Membantu masyarakat yang mengalami kerugian dari tindakan notaris yang tidak profesional," kata Yasonna
Baca Selengkapnya