Ini penjelasan lengkap Polri soal penebar kebencian bisa masuk bui

Merdeka.com - Layanan media sosial membuat semua orang semakin terbuka dengan informasi, namun kondisi ini tak selalu berdampak positif. Ada pula pengguna yang memperkeruh keadaan dengan memajang status provokatif, bahkan mengandung kebencian terhadap kelompok tertentu.

Beredarnya informasi negatif dan penuh kebencian itu menarik perhatian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti. Dia lantas menerbitkan surat edaran bernomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech), pada 8 Oktober lalu.

Surat ini bertujuan untuk menindak netizen yang mengutarakan kebencian hingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Di mana pelaku yang memostingnya bisa mendapatkan hukuman empat tahun penjara bagi siapa saja yang menyatakan permusuhan di depan umum, sesuai Pasal 156 KUHP.

Baru saja diterbitkan, terbitnya surat edaran itu mengundang reaksi negatif dari masyarakat, khususnya pengguna media sosial atau netizen. Mereka menuding Polri berupaya membungkam kebebasan berbicara. Bahkan, aktivis Indonesia Bersih, Adhie Massardi mengajak rakyat mengabaikannya.

"Cuma karena masyarakat kita itu sangat sensitif terhadap aturan-aturan yang dianggap mengekang kemudian ditakut-takuti ini menjadi menakutkan, sebetulnya kalau diabaikan juga tidak masalah. Itu kebebasan berpendapat," ujarnya saat acara diskusi Senator untuk Rakyat bertajuk pemuda dan bela negara, di Kafe Dua Nyonya, Cikini, Minggu (1/11).

berbagai tudingan yang diarahkan kepada Polri dibantah langsung oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Inspektur Jenderal Pol Anton Charliyan. Lantas, apa alasan Kapolri terbitkan edaran tersebut? (mdk/tyo)