Ini penjelasan lengkap TNI AU soal status bandara Halim PK

Merdeka.com - Isu jatuhnya Bandara Halim Perdanakusuma ke tangan swasta mengundang kecemasan masyarakat. Benarkah nanti bandara termasuk Lanud Halim Perdanakusuma akan dikuasai swasta. Isu ini bergulir di tangan sejumlah politisi, bahkan kabarnya Pangkalan Militer terancam dijual ke asing.

Sebenarnya bagaimana status Bandara Halim Perdanakusuma?

TNI AU menjelaskan hal ini secara lengkap. Yang harus dipahami, ada Bandara Halim Perdanakusuma, yang digunakan sebagai bandara penerbangan sipil. Lalu ada Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma yang digunakan sebagai aset militer.

Jadi Bandara Halim Perdanakusuma, hanya sebagian kecil saja dari luas Lanud Halim milik TNI AU.

"Karena stasusnya sebagai civil inclave (sipil menumpang) maka pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma dikerjasamakan antara TNI AU dengan PT Angkasa Pura (PAP). Itu pun hanya sebatas pengelolaan terminal untuk keberangkatan dan kedatangan penumpang serta perparkiran pesawat," kata Kadispen TNI AU Marsekal Pertama Dwi Badarmanto, Kamis (17/3).

Kerjasama tersebut sudah berakhir tahun 2003. Selanjutnya pengelolaan bandara dikembalikan sepenuhnya kepada TNI AU. Namun karena UU penerbangan sipil masih mengamanatkan PT Angkasa Pura dan Air NAV sebagai pihak yang menangani pengurusan dan pengaturan lalu lintas udara, maka keberadaan PAP masih tetap ada di bandara Halim beserta aset-asetnya seperti gedung dan fasilitas lainnya.

Seiring meningkatnya penerbangan di bandara Halim Perdanakusuma, maka meningkat pula tuntutan akan pelayanan terminal dan perparkiran bandara yang lebih layak. Saat itu kondisi di Halim terkesan semrawut dan jauh dari kesan nyaman.

Oleh karena itu dibuatlah perjanjian kerjasama antara Inkopau dan PT Air Transport Service (ATS) pada tahun 2005, terkait renovasi dan pembangunan terminal dan perparkiran di areal terminal selatan seluas 21 hektar, karena TNI AU tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membangun terminal yang sesuai dengan tuntutan publik.

"Artinya yang dikerjasamakan sebatas areal 21 hektar yang meliputi keterminalan dan perparkiran saja," kata Dwi.

Menurutnya, seandainya saat itu (tahun 2005) PT Angkasa Pura II menjadi pihak yang mengajukan kerjasama, tentunya TNI AU akan lebih memilih PT Angkasa Pura II sebagai partnernya.

"Apabila ada isu yang menyatakan pangkalan udara Halim Perdanakusuma akan diambil alih pihak sipil atau swasta, maka dipastikan itu tidak benar," tegas TNI AU.

TNI AU dan seluruh jajarannya masih berada di Lanud Halim Perdanakusuma. Keberadaan atau kepemilikan Halim Perdanakusuma Jakarta pun tidak akan pernah dan sangat tidak mungkin beralih ke pihak sipil/swasta. Segala hal yang terkait dengan operasi pertahanan udara dan VVIP movement tetap menjadi prioritas dan kendali TNI AU.

Dengan demikian kerjasama yang dilakukan juga tidak akan mengambil alih fungsi-fungsi kebandaraan, seperti PAP, Air NAV, Imigrasi, Custom Service dan Aviation Security.

TNI AU mengaku bisa memaklumi keresahan publik terkait isu yang beredar. Mereka merasa perlu meluruskan berita yang beredar soal Bandara Halim Perdanakusuma.

"Harapannya, kecurigaan maupun kecemasan publik tidak menjadi kontra produktif terhadap tugas-tugas TNI AU, khususnya tugas Lanud Halim Perdanakusuma sebagai pangkalan militer, baik dalam urusan melaksanakan tugas-tugas operasi penerbangan maupun pertahanan udara serta VVIP movement," tutup Dwi.