Ini Penyebab Demo di Wamena Papua Ricuh
Merdeka.com - Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja menyebutkan bahwa demonstrasi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, hari ini karena isu hoaks.
"Wamena pada minggu lalu ada isu seorang guru mengeluarkan kata-kata rasis, sehingga sebagai bentuk solidaritas melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa pagi tadi," kata Kapolda di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (23/9).
Namun, kata mantan Kapolda Papua Barat itu, aksi unjuk rasa atau demonstrasi tersebut sudah dilokalisir oleh personel Brimob BKO Nusantara yang diperbantukan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
-
Bagaimana bentrokan itu berakhir? Kondisi tersebut bisa diurai setelah beberapa jam kemudian.
-
Bagaimana mahasiswa berperan dalam menjaga kondusivitas Pemilu? “Saya minta mahasiswa berperan, jangan baperan. Keamanan adalah kesepakatan, bukan kebutuhan. Mari kita berfikir dan berperasaan yang positif,“ ujarnya.
-
Bagaimana suasana di kampus? Suasana kampus jadi ramai dengan mahasiswa yang ingin foto bareng Arhan dan istrinya.
-
Bagaimana Warok Singobowo mendamaikan muridnya? Singowo turun dari lokasi semedinya di pegunungan Wilis untuk mendamaikan dua muridnya yang tengah bertikai, yakni warok Surohandoko dan warok Suromenggolo.
-
Bagaimana cara menghadapi konflik dengan tenang? Berikut beberapa tips untuk menghadapi konflik dengan tenang: Mengidentifikasi Akar Penyebab Konflik: Pahami apa yang sebenarnya menjadi sumber masalah. Ini akan membantu dalam menemukan solusi yang tepat.
-
Bagaimana cara agar Pemilu damai? Pemilu yang dilakukan secara damai dapat menghasilkan keputusan yang adil dan demokratis.
"Unjuk rasa itu sudah dilokalisir oleh Brimob, kemudian Bupati Jayawijaya juga sudah mendekati mereka (pendemo) supaya tidak lagi lakukan tindakan anarkis," katanya.
Ia menegaskan bahwa soal perkataan rasis itu merupakan isu yang tidak benar, karena aparat Kepolisian telah mengecek keabsahan informasi tersebut.
"Karena itu hanya isu, guru tersebut sudah kita tanyakan dan dia katakan tidak pernah keluarkan kata-kata atau kalimat rasis, itu sudah kita pastikan," katanya.
Terkait aksi demo di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Kapolda Papua mengimbau kepada segenap warga dan elemen pendukung lainnya agar tidak cepat terhasut isu hoaks yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
"Kami berharap masyarakat di Wamena dan Papua pada umumnya tidak termakan isu hoaks atau tidak benar, bijaklah dalam bersikap dan menerima informasi," katanya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat itu juga sempat berpamitan dengan sejumlah aparat kepolisian yang melakukan penjagaan di KPU RI.
Baca SelengkapnyaKorban merupakan mahasiswa baru asal Fakultas Kehutanan Untad.
Baca SelengkapnyaAksi tersebut berujung ricuh setelah mahasiswa yang ingin masuk kedalam gedung DPRD dipukul mundur polisi.
Baca SelengkapnyaSaling dorong yang terjadi membuat pagar balai kota akhirnya jebol. Sebagian massa tampak masuk ke kompleks balai kota. CCTV, tanaman dan paving block dirusak.
Baca SelengkapnyaKapolda menegaskan kerusuhan tersebut merupakan masalah komunikasi antara dua organisasi massa tersebut tidak ada kaitan dengan dua parpol.
Baca SelengkapnyaMomen tak biasa ini tentu mencuri perhatian warganet.
Baca SelengkapnyaDemo yang dilakukan mahasiswa Universitas Pancasila , Selasa (27/2) sempat diwarnai aksi blokade Jalan Raya Srengseng Sawah yang memicu kemacetan.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya menyatakan tidak ada pengunjuk rasa penolakan RUU Pilkada di depan Gedung DPR/MPR RI yang ditangkap pada Kamis.
Baca SelengkapnyaAksi demonstrasi di depan Gedung MPR DPR RI antara yang mendukung hak angket dan menolak ricuh.
Baca SelengkapnyaKapolda Sumbar: Ledakan di Semen Padang Hospital Dipicu Percikan Api pada Pengerjaan Instalasi AC
Baca SelengkapnyaPolisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Tak berselang lama, satu unit pete-pete terbakar tepat di depan halte Unibos Makassar.
Baca SelengkapnyaBentrokan tersebut terjadi ketika massa demonstran merobohkan pagar Gedung DPR.
Baca Selengkapnya