Ini penyebab konflik horizontal di Lampung terus terjadi
Merdeka.com - Tingginya intensitas dan potensi konflik horizontal di Provinsi Lampung terus menjadi sorotan. Berdasarkan pantauan Komnas HAM, pascareformasi 1998 sampai 2015, Komnas HAM mencatat kurang lebih 1.000 konflik terjadi.
Besarnya angka tersebut membuat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Arsinal Junaidi angkat bicara. Arsinal mengatakan adanya beberapa indikasi yang menyebabkan konflik di Lampung terus terjadi. Salah satunya mengenai ketimpangan pendapatan dan peran kelompok sosial.
"Kepincangan pendapatan dan angka pengangguran yang besar adalah salah penyebabnya," kata Arsinal dalam seminar lokakarya upaya-upaya penyelesaian konflik horizontal guna memperlancar pembangunan berbasis HAM di Lampung di Auditorium Komisi Yudisial lantai 4 Jl. Kramat Raya No.57 Jakarta, Rabu (2/9)
-
Di mana kesenjangan terjadi? Masalah kesenjangan ini tidak hanya terjadi dalam aspek sosial masyarakat, tetapi juga berbagai aspek lainnya. Mulai dari kesenjangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesenjangan digital.
-
Dimana bentrokan terjadi? Pada Minggu (15/10), sebuah bentrokan antar kelompok terjadi di Muntilan, Kabupaten Magelang.
-
Dimana saja daerah rawan bencana di Banten? Warga diminta waspada akan kondisi ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan jika di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, Banten masuk kategori daerah prakiraan hujan lebat.
-
Di mana wilayah terdampak banjir dan longsor di Pesisir Selatan? 'Paling parah terjadi di Kecamatan XI Koto Tarusan, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Lengayang dan Kecamatan Sutera,' tuturnya.
-
Dimana Lumpur Lapindo terjadi? Pusat maupun titik semburan lumpur panas Lapindo ini berada di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
-
Mengapa suku Bidayuh berkonflik dengan suku lain? “Saat antropomorf GS3 digambar, suku Bidayuh dikuasai oleh elit Melayu, sedangkan antropomorf GS4 kemungkinan dibuat selama periode konflik yang semakin meningkat antara suku Bidayuh dan penguasa Iban dan Melayu Brunei,“ jelas tim peneliti.
Arsinal juga menambahkan faktor suku, kelompok, dan agama serta kecenderungan masyarakat bergerak berkelompok dapat memperpanjang konflik.
Sementara di lain pihak, Kapolda Lampung, Brigjen Edward Syah Pernong mengklaim telah memetakan daerah potensi konflik, hasilnya tidak seluruh daerah di Lampung berpotensi konflik, dan hanya beberapa daerah saja.
"Tidak semua, daerah yang rawan konflik hanya Lampung timur, Lampung tengah dan Lampung selatan," ujar Edward.
Edward juga menambahkan pihaknya bersama Komnas HAM telah memiliki mekanisme pendeteksian konflik sebagai upaya penyelesaian, namun mekanisme tersebut dinilai belum mampu dijadikan standar operasional dalam menangani konflik.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaDewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaKampung Boncos beralamat di Jalan Ori RT 007 RW 03, Kota Bambu Selatan, Jakbar. Kampung Bahari di Tanjung Priok, Kampung Ambon di Jakbar.
Baca SelengkapnyaPagi tadi tawuran kembali pecah. Padahal, hari minggu sebelumnya tawuran juga telah terjadi
Baca SelengkapnyaSegala upaya telah dilakukan secara preemtif untuk mencegah terjadi tawuran.
Baca SelengkapnyaLuluk menegaskan jika konflik Rempang terulang di IKN, maka usaha pemerintah akan menjadi sia-sia.
Baca SelengkapnyaListyo meminta jajarannya mengoptimalkan preventif strike agar pelaku teror bisa ditangkap sebelum melancarkan aksinya.
Baca SelengkapnyaTak peduli apapun rintangan, hambatan, ujian, cobaan, dan medan yang terjal harus ditempuh untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
Baca SelengkapnyaKonflik menjadi salah satu aspek yang tidak dapat lepas dalam kontestasi pemilihan umum.
Baca SelengkapnyaTawuran ini sempat viral di media sosial, karena memicu kemacetan.
Baca SelengkapnyaJawa Tengah menjadi salah satu titik rawan Pilkada 2024, KPU beberkan sejumlah faktornya.
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Baca Selengkapnya