Ini progres Tol Cisumdawu pemecah solusi macet di jalur selatan Jabar

Merdeka.com - Pemprov Jawa Barat diminta mempercepat pembangunan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu) untuk mendukung optimalisasi akses Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Kertajati Kabupaten Majalengka. Percepatan tol pemecah kemacetan di selatan Jabar tersebut saat ini tengah dikebut agar bisa digunakan seluruhnya pada 2019.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, pengerjaan Tol Cisumdawu progres yang paling cepat terlihat di seksi II fase II yang menghubungkan Rancakalong-Ciherang sepanjang 6,35 kilometer. Sampai 4 Agustus lalu konstruksi di lapangan sudah mencapai 100 persen meski di sisi pembebasan tanah masih menyisakan sekitar 2 persen belum selesai.

"Ini sudah tuntas, nilai kontraknya Rp 1,37 triliun," kata Iwa di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (6/9). Fase dua ini juga sudah digunakan sementara saat kemacetan musim mudik Lebaran 2017 lalu.

Menurut dia, tantangan terberat yang sudah dimasuki proses konstruksi seksi II yakni pembuatan terowongan sepanjang 472 meter. Pengerjaan terowongan sudah mencapai 50 meter. Kata dia terowongan dalam tol terpanjang di Indonesia ini sudah bisa digunakan 2019 mendatang.

Sedangkan seksi satu yang menghubungkan Cileunyi-Rancakalong Sumedang pihaknya menargetkan bisa memasuki konstruksi awal 2018 mendatang. Targetnya pada November 2017 sudah melalui tender.

Menurutnya Badan Usaha Jalan Tol sudah menjadwalkan begitu kontrak konstruksi maka akan dilakukan penandatanganan loan agreement. Pemerintah sendiri sudah menghitung biaya konstruksi untuk seksi ini kurang lebih mencapai Rp 2,270 triliun.

"Sudah dihitung pula estimasi biaya pengadaan tanah sekitar Rp 1,5 triliun," imbuhnya.

Dia mengatakan, seksi I yang memiliki panjang 11,45 kilometer ini dari sisi ketersediaan lahan saat ini baru mencapai 37,43 persen. Menurutnya ketersediaan lahan tersebut didapat setelah membebaskan dua desa sepanjang 1,7 kilometer. Selain itu ada potensi lahan bebas milik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sepanjang 3 kilometer.

"Dari lahan dua desa itu saja sudah siap untuk dilaksanakan konstruksi," jelasnya.

Di lapangan saat ini tengah dilakukan proses pendaftaran pengukuran peta bidang untuk sisa lahan. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengadaan tanah awal bisa tuntas pada pertengahan 2018 mendatang.

"Proses konstruksi nantinya juga paralel dengan proses penyelesaian sengketa di lapangan," imbuhnya.

Pihak satuan kerja sendiri saat ini tengah menggenjot sisa lahan yang akan dibebaskan dimana tengah dilakukan proses pengukuran, penaksiran dan musyawarah dengan warga. Lahan yang tersedia untuk fase ini menurutnya baru mencapai 61,56 persen.

"Dari sisi lahan sudah tidak bermasalah, targetnya pengadaan lahan bisa tuntas seluruhnya pada Desember 2017," tandasnya. (mdk/dan)