Ini proses hingga Indonesia terpilih menjadi sekretariat tetap AACC

Merdeka.com - Anggota Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institution (AACC) atau Asosiasi Mahkamah Konstitusi (MK) se-Asia sepakat menjadikan Indonesia sebagai sekretariat tetap AACC.

Indonesia menjadi sekretariat bersama Korea Selatan yang membidangi penelitian dan pengembangan, serta Turki untuk bidang pendidikan dan pelatihan. Lalu bagaimana prosesnya?

Sebelumnya, peserta AACC diberi kesempatan untuk menentukan satu di antara tiga alternatif pilihan mengenai pentingnya keberadaan sekretariat untuk AACC. Pertama ialah sekretariat permanen di satu negara, joint secretariat (sekretariat bersama), dan rotating secretariat (sekretariat bergilir).

Menurut, Sekjen MK Azerbaijan Rauf Guliyev, Eropa lebih dahulu membentuk sekretariat tetap yang mereka sebut Venice Commision.

Meski begitu, sejumlah pemaparan dari beberapa delegasi juga banyak yang menginginkan usulan untuk pembentukan sekretariat tetap bersama yang ditempatkan di dua negara, yakni Indonesia dan Korea dengan diperjelas pembagian tugasnya.

Delegasi Indonesia yang diwakili Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Noor Sidharta menyampaikan sekretariat tetap gabungan lazim digunakan oleh organisasi internasional, seperti asosiasi parlemen yang menempatkan sekretariatnya di tiga negara.

Adanya sekretariat tetap di dua atau beberapa negara bertujuan untuk membagi beban kerja. Senada, Sekjen MK Korea Yong Hun Kim mengatakan ada beberapa organisasi internasional yang menempatkan sekretariatnya di sejumlah negara.

Turki yang mengusulkan sekretariat permanen di satu negara mengemukakan, joint secretariat justru akan menyebabkan lemahnya koordinasi antar anggota, sehingga usul sekretariat permanen di suatu negara menjadi lebih logis.

Pendapat Turki tersebut berbeda dengan delegasi Malaysia yang mengatakan persoalan koordinasi dapat diselesaikan dengan pemanfaatan kemajuan teknologi. Mereka mengusulkan agar Turki dilibatkan sebagai bagian dari joint secretariat yang membidangi pendidikan dan pelatihan.

Pengalaman Turki yang secara berkelanjutan menyelenggarakan summer school, yakni sebuah program pendidikan dan pelatihan bagi para hakim serta panitera MK dari berbagai negara, menjadi salah satu pertimbangan hal tersebut.

Setelah melalui berbagai pertimbangan, melalui Ketua MK Turki, Zuhtu Arslan, mereka setuju untuk mencabut usulan itu dan sepakat dengan adanya pembentukan joint secretariat. Akan tetapi, mereka minta untuk dilibatkan sebagai sekretariat yang membidangi pendidikan dan pelatihan.

"Indonesia, sekretariat tetapnya punya fungsi untuk menyusun perencanaan, kegiatan-kegiatan operasional. Sedangkan di Korea diberi tugas sekretariat yang mengoordinasi research and development," ungkap Arief di Convention Center, Nusa Dua, Bali.

"Nah tadi saat pertemuan Board of Members Meeting sudah diputuskan bahwa Indonesia resmi menjadi sekretariat tetap AACC di bidang perencanaan dan koordinasi," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Arief Hidayat.