Ini Rincian Uang Suap Proyek Meikarta untuk Bupati dan Pejabat PNS Bekasi

Merdeka.com - Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bekasi didakwa menerima suap dalam proses perizinan megaproyek Meikarta. Jumlah uang suap sebesar Rp 16,182 miliar dan 270.000 dolar Singapura yang diberikan secara berkala.

Hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yadyn dalam sidang perdana kasus suap perizinan Meikarta dengan terdakwa Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro di ruang siang dua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (19/12).

Billy Sindoro merupakan pimpinan pengembang Meikarta melalui PT Mahkota Sentosa Utama pada Juni 2017 hingga Januari 2018 dan pada Juli hingga Oktober 2018. Menurut jaksa, pada periode pertengahan 2017 hingga Oktober 2018, terdakwa diduga menyuruh melakukan dan turut serta memberi suap.

Jaksa membeberkan rincian uang suap yang diberikan kepada Bupati dan sejumlah pejabat Pemkab Bekasi. Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin disebut menerima suap Rp 10,83 miliar dan 90.000 dolar Singapura. Suap juga diberikan kepada Kepala DPMPSP Dewi Tisnawati sebesar Rp 1 miliar dan 90.000 dolar Singapura, Kepala Dinas PUPR Jamaludin didakwa ikut kecipratan Rp 1,2 miliar dan 90.000 dolar Singapura.

Ada pula Kepala Dinas Damkar Sahat Maju Banjarnahor yang didakwa menerima Rp 952 juta, Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili menerima Rp 700 juta, Kepala Dinas LH Daryanto menerima Rp 300 juta, Kabid Bangunan Umum Dinas PUPR Tina Karini Suciati Santoso didakwa menerima Rp 700 juta.

Uang suap itu diberikan untuk memuluskan proses perizinan IPPT hingga izin lingkungan dalam proyek pembangunan properti Meikarta di lahan seluas 438 hektare yang dibagi dalam tiga tahap. Masing-masing untuk tahap pertama 143 hektare, tahap kedua seluas 193 hektare dan tahap ketiga seluas 101,5 hektare.

"Dalam kasus ini, empat orang dari pengembang Meikarta dijadikan terdakwa. Yakni Bily Sindoro, Taryudi, Fitradjadja Purnama dan Henry Jasmen," kata Jaksa.

Ketiga terdakwa didakwa dalam tiga pasal mengatur soal pemberian suap pada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Mereka diganjar pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan kesatu, dan dakwaan kedua, Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana, dan dakwaan ketiga Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.