Follow
Ini tanggapan JK soal Yusril minta syarat 20 persen kursi dihapus
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra meminta persyaratan 20 persen kursi di DPRD untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dihapuskan. Yusril menilai syarat ini memberatkan parpol untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan berimbas pada munculnya persoalan pasangan calon tunggal di tujuh daerah.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melihat hal ini sebagai bagian dari undang-undang Pilkada yang harus diperbaiki. JK melihat banyak hal-hal yang belum terakomodir dalam UU Pilkada saat ini.
"Ya mesti kita perbaiki. Semua sistem dikaji lah, karena waktu menyusun undang-undang tidak ada memperkirakan begini (muncul calon tunggal). (Revisi persyaratan threshold 20 persen) Ya itu juga nanti, terlalu banyak calon juga kurang bagus. Mesti ada seleksi dulu," papar JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (6/8).
-
Apa kriteria PKS untuk calon di Pilkada? PKS memiliki sejumlah pertimbangan utama bagi seseorang figur dapat maju sebagai bakal cagub-cawagub di Pilkada Serentak 2024. Terutama, mereka yang memiliki kans menang paling besar.'Ya kita perlu (figur) dengan kans menangnya besar, kan ikut Pilkada buat menang bukan biar kalah,' ucapnya.
-
Kenapa calon tunggal harus raih 50% suara? Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan pasangan calon tunggal yang nantinya bertarung melawan kotak kosong dalam Pilkada 2024 harus memperoleh suara 50 persen lebih untuk dapat ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih.
-
Bagaimana cara memilih calon kepala daerah di Pilkada? Dalam Pilkada 2005, calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik. Kemudian, rakyat dapat memilih calon kepala daerah sesuai dengan preferensi mereka.
-
Apa itu Pilkada Inklusif? Pilkada yang inklusif adalah hak setiap warga negara, termasuk difabel. Ia menjelaskan bahwa difabel adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama.
-
Kenapa UU Pilkada Serentak 2024 mengatur persyaratan calon? Undang-undang ini mengatur persyaratan bagi calon kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota. Persyaratan tersebut mencakup usia minimum, pendidikan, pengalaman kerja, serta persyaratan administratif lainnya.
-
Bagaimana jika calon tunggal tak raih 50%? 'Sekiranya pasangan calon tunggal tidak memenuhi syarat ketentuan untuk dinyatakan terpilih, yaitu dengan ketentuan memperoleh suara sah lebih dari 50 persen, ternyata tidak melampaui batas ketentuan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka akan diadakan pemilihan pada pemilihan selanjutnya. Kapan pemilihan selanjutnya? Yaitu pada 2029,' kata Idham menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (31/8).
Meski demikian, JK menilai persoalan pasangan calon tunggal kepala daerah tidak hanya didasari oleh adanya persyaratan 20 persen kursi di DPRD. Berbagai alasan mendasari munculnya calon tunggal.
"Tapi ini bukan threshold juga seperti Surabaya, cuma 20 persen PDIP. Tapi ada 80 persen tidak mau mendaftar. Jadi bukan hanya soal threshold. Tapi soal itu, bermacam-macam alasannya. Di Samarinda sudah datang mendaftar kemudian mundur. Ini kan, jadi banyak hal yang bisa menurunkan threshold-nya, atau lebih mempermudah calon independen, sehingga ada bumpernya, cadangannya," jelas JK.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
MK membuat norma pengaturan baru tentang syarat pencalonan berdasarkan jumlah penduduk dan prosentase suara sah partai.
Baca Selengkapnya
Fraksi PDIP akan terus memperjuangan agar keputusan MK dapat diakomodir.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto menyampaikan terima kasih kepada MK.
Baca Selengkapnya
Yusril tak bisa menjawab dugaan intervensi politik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
Jaringan masyarakat sipil di Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Malioboro. Aksi ini dilakukan merespon syarat pencalonan kepala daerah Pilkada 2024
Baca Selengkapnya
MK mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora terkait Undang-Undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
Menurut Yusril, putusan MK itu belum bersifat bulat, karena ada empat hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion, dan dua hakim konstitusi concurring.
Baca Selengkapnya
Yusril menduga ada penyelundupan hukum dalam putusan tersebut
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto tersenyum lebar saat mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas atau threshold
Baca Selengkapnya
MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon.
Baca Selengkapnya
MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca Selengkapnya