Ini tanggapan Jokowi soal usulan presidential threshold jadi 0 %

Merdeka.com - Wacana penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold menjadi nol persen masih menjadi kontroversi. Presiden Joko Widodo ditemui usai menghadiri acara Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2017 dan Perwira Tinggi Polri di Aula Gedung Gatot Soebroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, mengaku masih menunggu keputusan DPR atas RUU Pemilu.

"Proses politik dalam menyusun regulasi untuk UU Pemilu kan masih dalam proses berlangsung di DPR. Kita tunggu hasilnya yang ada di sana, dan nanti akan saya sampaikan pada saatnya," kata Jokowi, Senin (16/1).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memprediksi, RUU Pemilu akan rampung pada April mendatang. Hasil penggodokan itu diharapkan tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat.

"Yang paling penting masyarakat semuanya bisa menerima dan tidak jadi kontroversi," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Hamonangan Laoly, mengisyaratkan tak setuju dengan rencana perubahan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold menjadi nol persen dalam RUU Pemilu.

"Pemerintah harus pertahankan draf kami dulu," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/1).

Bukan tanpa alasan Yasonna memilih mempertahankan draf RUU yang diajukan itu. Menurut dia, usulan pemerintah bahwa parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden guna meminimalisir banyaknya calon presiden atau wakil presiden saat pemilu.

"Itu dia persoalan yang harus kita bahas. Di mana pun tentu harusnya ada batasan-batasan," terangnya.