Ini tiga hal yang ditekankan Jokowi untuk reformasi hukum tahap II
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada bawahannya untuk menggodok reformasi hukum tahap II. Reformasi ini merupakan lanjutan dari paket reformasi hukum yang diluncurkan pemerintah pada 11 Oktober 2016 lalu.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, ada tiga hal yang ditekankan Jokowi dalam paket reformasi hukum tahap II. Tiga hal yang dimaksud yakni penataan regulasi, perluasan jangkauan bantuan hukum kepada masyarakat, dan membangun rasa aman di lingkungan masyarakat.
"(Terkait) penataan regulasi, tadi dilaporkan oleh BIN bahwa regulasi kita ini sekitar 41 ribu regulasi. Di antara regulasi banyak yang sudah tumpang tindih, banyak yang sudah absurd, tidak jelas kegunaan manfaatnya, bahkan bertentangan," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/1).
-
Kapan Presiden Jokowi menandatangani revisi UU ITE? Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowo resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
-
Kapan Presiden Jokowi terbitkan UU Pemilu terbaru? Presiden Joko Widodo menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu pada tanggal 4 Mei 2023.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
Karena banyak regulasi yang tumpang tindih, pemerintah segera menata ulang. Regulasi yang tidak perlu akan dihapuskan.
Terkait upaya perluasan jangkauan bantuan hukum kepada masyarakat, kata Wiranto, ini dilatarbelakangi banyaknya keluhan dari masyarakat kecil yang merasa termarjinalkan. Di dalam paket reformasi hukum tahap II nanti, masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum dengan murah dan mudah.
"Kalau perlu cuma-suma. Yang kurang mampu, miskin, akan mendapatkan perhatian pemerintah untuk mendapat bantuan hukum cuma-cuma," ujar dia.
Mengenai poin membangun rasa aman di lingkungan masyarakat, pemerintah akan mengembangkan polisi masyarakat. Polisi masyarakat ini nantinya bertugas menciptakan lingkungan yang aman sekaligus memberikan peringatan dini di lingkungan masyarakat kalau ada aktivitas yang mengarah ke radikalisme, dan terorisme.
"Kalau membangun 'early warning system' peringatan dini di lingkungan masyarakat, maka jika ada aktivitas-aktivitas yang mengarah ke radikalisme, terorisme segera bisa diketahui lebih awal sehingga aparat keamanan bisa lebih cepat melakukan langkah-langkah keamanan itu," tuntasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia," kata Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaHarus ada tindak tegas agar aparat tidak lagi terlibat dalam peredaran narkoba.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta kepada TNI-Polri agar menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan inovasi penyelesaian perkara bukan hanya dengan mengadopsi teknologi baru, namun juga perspektif dan sensitivitas.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, Selasa (20/2).
Baca Selengkapnya"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaDalam pidatonya, Jokowi menekankan pada sejumlah aspek.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta TNI dan Polri mendukung transisi pemerintahan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming
Baca SelengkapnyaAHY menyebut, Presiden Jokowi meminta agar seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju dapat menyelesaikan tugas.
Baca Selengkapnya