Ini Tiga Komponen Biaya Haji 2023 Belum Disepakati Pemerintah dan DPR

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang berharap biaya haji tahun 2023 bisa disepakati hari ini bersama pemerintah. Supaya tidak merugikan jemaah haji.

Kemarin (14/2), pemerintah dan DPR belum satu suara soal biaya haji. Rapat Panja kembali digelar hari ini untuk mencari titik temu agar dapat segera diambil keputusan.

Marwan mengingatkan DPR akan segera memasuki masa reses. Maka rapat perlu dirampungkan hari ini.

"Ya kita sudah menunda satu hari menjadi hari ini. Mudah-mudahan bisa sepakat bisa selesai hari ini. Karena dari sisi waktu, penting hari ini, karena DPR akan reses. Menunggu masa sidang lagi itu sudah lewat," ujar Marwan di DPR, Jakarta, Rabu (16/2).

"Kalau diperpanjang juga nanti masa pelunasan bagi jemaah itu terlalu pendek. Kalau sekarang jemaah punya waktu rentang satu bulan," jelasnya.

Marwan mengatakan, hanya tiga item yang masih belum disepakati. Yaitu akomodasi jemaah, konsumsi dan layanan haji di Saudi.

Bila belum juga ada titik temu, Marwan selaku ketua Panja akan melapor ke ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi.

"Kalau tidak ada kesepakatan, saya sebagai ketua Panja akan sampaikan ke ketua komisi, nanti kita akan rapat internal dulu seperti apa mengambil keputusannya," kata Marwan.

DPR masih mengupayakan untuk menekan angka biaya haji di bawah Rp49 juta. Dua hal yang masih bisa diturunkan harganya adalah akomodasi dan konsumsi.

"Mungkin di sekitar segitu saja, Rp49 juta tapi komanya itu yang terpangkas. Ya bisa sampai ke Rp48 juta, nggak jauh-jauhlah," ujar Marwan.