Ini wejangan Bambang Widjojanto agar KPK menang di praperadilan
Merdeka.com - KPK harus menelan kekalahan dalam sidang praperadilan mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. Gugatan tersebut diajukan Ilham terkait keputusan KPK yang menetapkannya sebagai tersangka korupsi instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Makassar, tahun anggaran 2006-2012.
Dalam sidang praperadilan yang digelar 12 Mei lalu, gugatan Ilham diterima pengadilan karena KPK tidak cukup alat bukti untuk menetapkan Ilham sebagai tersangka. Namun bagi seorang Wakil Ketua non-aktif Bambang Widjojanto, kemenangan itu bukanlah suatu hal yang buruk untuk dikhawatirkan lebih jauh terhadap kinerja KPK. Kata dia, KPK sebenarnya harus mampu menjelaskan letak kesalahan seseorang, bukan soal kecukupan alat bukti.
"Saya tidak terlalu mengikuti kasus itu. Tidak fair kalau saya komentar tanpa saya ngikutin prosesnya. Kalau menurut saya sih, problemnya lebih kepada kemampuan menjelaskan, bukan alat buktinya," ujar Bambang kepada merdeka.com ketika diminta tanggapannya setelah mengukuti proses persidangan judicial review UU No. 30 Pasal 31 ayat 1 c yang digugatnya ke MK, Jakarta Pusat, Senin (25/6).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Mengapa Bivitri menganggap MK mengkerangkeng pencari keadilan gugatan Pilpres? Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Bivitri Susanti menilai hukum acara sengketa Pilpres 2024 terkesan mengkerangkeng agar kebenaran substansif tidak terkuak.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Kenapa konjungsi penjelas penting? Penggunaan yang tepat dari konjungsi ini membantu dalam menyampaikan informasi dengan jelas dan terstruktur, memungkinkan pembaca atau pendengar untuk memahami hubungan antara berbagai elemen dalam sebuah pernyataan atau argumen.
Lanjut dia, setiap langkah praperadilan yang ditempuh seseorang untuk mengugat keputusan KPK harus menjadi perhatian lembaga antirasuah tersebut. Tegas dia, KPK sedianya mampu mengubah pola pembelaannya.
"KPK mesti mengubah pola pembelaannya. Tidak usah terlalu khawatir," papar dia.
Namun sebagai orang yang lama berkecimpungan di KPK, Bambang menyadari betapa pentingnya perjuangan dengan sikap optimisme. Kata dia, apa pun yang menjadi tugas KPK tidak akan menjadi suatu hal nyata dan positif tanpa adanya sikap optimisme dari setiap masyarakat.
"Harus selalu optimis jika KPK mampu menjalankan tugasnya. Tidak ada pemberantasan korupsi tanpa optimisme," pungkas Bambang.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Calon Dewas KPK Benny Mamoto menilai kekalahan KPK terjadi karena penyidik yang tidak profesional.
Baca SelengkapnyaBambang Widjojanto mengaku bersemangat melawan dugaan kecurangan di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKPK memberi mencontoh LHKPN aparat penegak hukum yang asetnya terlampau banyak.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Megawati meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III dari Demokrat Benny K. Harman mempertanyakan kepemimpinan para pemimpin KPK.
Baca SelengkapnyaPN Jaksel membatalkan penetapan tersangka Eddy Hiariej karena KPK kurang bukti.
Baca SelengkapnyaUntuk kesekian kalinya, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kalah dalam menghadapi gugatan praperadilan dari sejumlah tersangka atas kasus korupsi.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaMahfud mengatakan, masih banyak tersangka KPK yang belum dibawa ke pengadilan karena kurang bukti.
Baca SelengkapnyaMembangun kasus dari awal itu membutuhkan pemahaman hukum tinggi khususnya soal tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaJohan Budi meminta agar permasalahan itu disampaikan kepada Komisi III DPR RI sebagai mitra KPK.
Baca SelengkapnyaPrabowo menginginkan agar masalah ini dibenahi. Karena prosedur birokrasi kerap dilanggar.
Baca Selengkapnya