Inovasi Pemkot Padukan Teknologi Wujudkan Kota Cerdas

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mewujudkan kota cerdas atau smart city. Yakni, pembangunan infrastruktur, penataan sistem pemerintahan berbasis digital atau online, hingga inovasi aplikasi gratis demi memudahkan pelayanan terhadap publik.

Transformasi menuju smart city itu tengah diwujudkan Kota Surabaya. Beragam upaya inovatif dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi demi mendukung efisiensi dan efektivitas dalam kerja pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat. Inovasi itu meliputi penataan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) seperti pengelolaan keuangan daerah, menciptakan aplikasi Peken Surabaya sebagai wadah e-commerce untuk membantu pelaku UMKM, pengawasan elektronik melalui kamera pemantau (CCTV), fasilitas Command Center, hingga sistem transportasi berbasis elektronik (e-transportation), dan lainnya.

"Ada beberapa aplikasi yang sudah diterapkan di Kota Surabaya. Ini sudah diintegrasikan dengan seluruh OPD (organisasi perangkat daerah). Ada e-budgeting, e-planning, e-audit. Selain itu juga kita hadirkan juga e-transport seperti penyedia bus transportasi kota yang sudah menerapkan pembayaran non-tunai (cashless). Ada juga pelayanan publik untuk data kependudukan. Kita juga pasang CCTV dan Command Center untuk lebih mudah memantau kondisi di jalan seperti jalan rusak, tumpukan sampah, banjir, dan lainnya," papar Sekda Kota Surabaya Hendro Gunawan dalam Integrated Technology Event 2021 (Integrated Smart Infrastructure Development for Smart Cities) di Grand City Convex, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (1/12).

Demi menunjang hal itu, Pemkot Surabaya telah membangun sejumlah infrastruktur seperti jaringan fiber optic dengan panjang mencapai 237 kilometer yang mencakup 208 lokasi. Pihaknya juga sudah menciptakan sekitar 200 aplikasi yang dikelola secara mandiri oleh setiap OPD. Semua itu ditujukan demi menghadirkan pemerintahan yang efisien dan efektif, bebas dari tindakan koruptif, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pemkot Surabaya juga siap menerima keluhan atau pengaduan masyarakat dengan membuka layanan online melalui aplikasi Wargaku, misalnya terkait jalan rusak, masalah sampah, dan pelayanan publik lainnya. Nantinya setiap keluhan itu harus ditangani langsung dengan OPD terkait. Pengaduan masalah itu maksimal harus dijawab dalam kurun 2x24 jam oleh OPD bersangkutan.

"Intinya, kota cerdas itu bukan dari pemerintah saja. Tapi juga kolaborasi dengan semua stakeholder itu menjadi penting. pemanfaatan tekonologi infromasi itu memudahkan agar bisa terintegrasi sehingga proses kerja menjadi lebih efisien dan efektif," ujarnya.

Daerah lainnya, Tangerang Selatan (Tangsel) juga terus berbenah membangun daerahnya menuju kota cerdas. Wakil Walikota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan mengungkapkan Tangsel sudah memiliki Command Center dengan fasilitas pengawasan melalui CCTV di puluhan titik untuk mengawasi fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Jumlah itu belum tergabung dengan CCTV milik dinas perhubungan. Selain itu, Pemkot Tangsel juga sudah menyediakan membangun jaringan fiber optic sudah tersebar dan masyarakat sudah merasakan manfaatnya. Bahkan, pihaknya telah menyediakan 750 wifi gratis yang tersebar di beberapa ruang publik, seperti balai warga, taman, hingga di beberapa mesjid atau rumah ibadah lainnya.

"Jadi, masyarakat bisa dengan mudah mengakses internet lewat wi-fi ini tanpa password. Tahun 2022, rencananya akan ditambah lagi 250 titik wifi gratis sehingga target kita ada bisa mencapai 1.000 titik wifi gratis," tutur Pilar.

Selain itu, Pemkot Tangsel juga berinovasi dengan menghadirkan anjungan Disdukcapil mandiri (ADM) di mall. Fasilitas ini mirip dengan ATM dan mampu mencetak KTP. Mengurus perizinan, administrasi, pajak, kependudukan dapat dilakukan di mall pelayanan publik. Fasilitas ini nantinya akan coba dihadirkan di kampus dan lainnya.

Kendati demikian, upaya Tangsel menuju kota cerdas juga menemui sejumlah tantangan. Pertama, masalah pendanaan. Pilar mengatakan Pemkot Tangsel berupaya mencari solusi melalui sinergi dengan perusahaan/industri memanfaatkan CSR, hibah, dan investor.

"Misalnya, memanfaatkan CSR dari beberapa pengembang besar di Tangsel. Ini sudah kami sinergikan dengan CSR dari pengembang pembanggunan di Tangsel," terang dia.

Tantangan kedua yakni penyusunan konsep makro. Pilar menjelaskan, penanganan ini dilakukan melalui kolaborasi dengan lembaga perguruan tinggi. Menurut dia, salah satu pendorong faktor indeks pembangunan manusia (IPM) Tangsel yang saat ini mencapai skor tinggi 81,3 di 2020 juga didukung karena adanya peran kampus dan lembaga penelitian yang mumpuni di Tangsel. Terlebih lagi, ada juga lembaga Puspiptek milik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Tangsel.

Lebih lanjut, Pilar mengungkapkan ada beberapa cara membangun kota cerdas melalui lima pilar yaitu dengan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, hingga insan pers. Dari segi usaha, saat ini 90.000 UMKM yang terdata. Menurutnya, ini merupakan basis ekonomi masyarakat yang harus terus didukung. Lantaran itu Pemkot Tangsel terus mendorong dan memberikan dukungan melalui pendampingan, pelatihan, pinjaman bagi pelaku ekonomi kreatif sehingga bisa menguasai marketplace. Salah satunya dengan menghadirkan Tangsel Creative Foundation.

Demikian juga dengan Kota Semarang. Kadiskominfo Kota Semarang Bambang Pramusinto mengungkapkan Pemkot Semarang menerapkan konsep Bergerak Bersama. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah dengan stakeholder lainnya seperti pewarta, perusahaan, dan masyarakat dalam percepatan pembangunan Semarang sebagai smart city. Ada dua upaya pendekatan yang dilakukan dalam upaya mendukung pembangunan kota cerdas yaitu pendekatan jangka panjang/fundamental dan jangka pendek/incidental.

Adapun fundamental di antaranya yaitu membuat One Map Semarang. Aplikasi ini dikembangkan dan dapat dimanfaatkan secara umum. Peta data spasial ini penting, termasuk dalam penanganan banjir dan sistem drainase di Semarang. Kedua, sistem monitoring infrastruktur yang meliputi peta jalan, area jalan yang rusak, dan lainnya. Semua ruas jalan bisa terpantau sehingga nantinya dapat dikaitkan dengan penghitungan anggaran bila ada perbaikan jalan.

"Yang incidental, pertama, kita punya kanal Lapor Hendi yang memudahkan bagi masrayakat dalam menyampaikan pengaduan online terkait masalah yang dialami, misalnya jalan rusak, jembatan ambruk, dan lainnya sehingga nantinya bisa segera ditangani oleh OPD terkait. Sejauh mana SOP sudah diterapkan dan mana OPD yang sering diadukan oleh masyarakat, sehingga setiap bulan diketahui dan dievaluasi kualitas penanganan infrastruktur di Semarang. Kedua, kita punya CCTV. Rencananya tahun depan, setiap RT nantinya akan dipasang dua CCTV sehingga bisa memudahkan pengawasan dan keamanan terhadap warga," terang Bambang.

Melalui pendekatan ini, Bambang mengatakan Kota Semarang sudah tampil lebih baik. Misalnya, penanganan banjir. Persentase wilayah banjir, berkurang drastis dari 41,02 persen di tahun 2011 menjadi 9,73 persen di 2020. Begitu juga peningkatan kondisi jalan. Persentase jalan kondisi rusak berat semakin berkurang, dari 54 persen di tahun 2011 menjadi 7,52 persen di 2020.