Insiden Penembakan, Komnas HAM Pertanyakan Tugas Staf Presiden Khusus Papua

Merdeka.com - Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab meminta pemerintah lebih intensif melakukan komunikasi dengan warga Papua agar tidak terjadi lagi insiden penembakan dan pembunuhan terhadap pekerja infrastruktur. Seperti yang menimpa pekerja PT Istaka Karya yang sedang membangun jembatan distrik di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga, Papua.

Komunikasi dengan warga Papua seharusnya diambil alih oleh staf khusus presiden utusan Papua. Namun dia justru mempertanyakan tugas Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua Lenis Kagoya.

"Misalnya kita bilang komunikasi yang lebih baik dengan semua pihak di Papua makanya ada staf khusus soal Papua di Presiden kan tapi saya tidak tahu staf khusus itu apa yang dibikin?" kata Amiruddin di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (5/12).

"Ini kan salah satu contoh bagaimana merespon perkembangan. Tapi hasilnya apa langkah-langkahnya apa kita enggak tahu," tambah Amir.

Pihaknya menunggu langkah-langkah pemerintah dalam menuntaskan kasus tersebut. Apalagi masalah di Papua sudah lama bergulir. Namun sampai saat ini pemerintah hanya fokus untuk membangun infrastruktur saja.

"Karena sudah lama makanya yang kita tunggu itu adalah apa langkah-langkah ini semua, apa yang mau diambil pemerintah? ini yang sampai hari ini belum dapat langkah-langkah itu, yang ada kan cuma membangun infrastruktur, langkah yang lainnya apa? ini yang belum jelas sehingga peristiwa seperti ini kerap terulang."

Komnas HAM berharap pemerintah segera menyelesaikan kasus ini. Termasuk menjelaskan inti permasalahan.

"2-3 minggu ke depan kan mesti sudah ada kejelasan. Sebenarnya peristiwa persisnya seperti apa. Harus diumumkan oleh apakah Menkopolhukam atau kapolri gitu supaya semua orang mengakses data itu," papar Amir.

Beka Ulung Hapsara yang juga Komisioner Komnas HAM menambahkan, pihaknya akan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar masalah tersebut tidak terulang kembali.

"Supaya apa kemudian pendekatan yang ada juga tidak hanya dari sisi keamanan saja. Tetapi juga misalnya juga pendekatan bagaimana Hak ekonomi sosial budaya, bagaimana civil politik juga jadi pertimbangan supaya jadi solusi," papar Beka.

Sampai saat ini pihaknya tengah mencari informasi dan keterangan dari masyarakat Papua untuk mengetahui pokok masalahnya.

"Supaya kami juga tidak terburu-buru mengambil kesimpulan jadi kami juga sedang mencari informasi penegak hukum, dari komnas HAM di Papua. Apakah laporan dari masyarakat. Kami membuka pintu sebesar-besarnya. Kami bisa menganalisa atau memberikan rekomendasi lebih komperhensif," ujar Beka.