Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

'Insiden Tolikara, TNI dan Polri harus waspadai keterlibatan asing'

'Insiden Tolikara, TNI dan Polri harus waspadai keterlibatan asing' Simbol ruang ibadah bersama umat beragama. ©flickr.com

Merdeka.com - Ketua Komite Umat untuk Tolikara (KOMAT TOLIKARA) Bachtiar Nasir mendukung langkah Kementerian Dalam Negeri untuk mencabut Perda pembatasan membangun rumah ibadah di Tolikara. Perda tersebut diterbitkan oleh Bupati Tolikara.

"Mencabut Perda yang telah diakui oleh Bupati Tolikara tentang aturan pembatasan rumah ibadah di Kabupaten Tolikara karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak kondusif untuk toleransi dan kerukunan antar umat beragama, khususnya di Tolikara," kata Nasir di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7).

Selain itu, dia menegaskan penolakannya terhadap perlakuan beberapa pihak yang menghambat masuknya bantuan dari lembaga-lembaga kemanusiaan resmi. Alasannya, kata dia, hal tersebut akan membatasi adanya pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Tolikara.

"Meminta semua ormas dan elemen masyarakat secara bersamaan menyalurkan bantuannya secara terkoordinasi melalui Baznas dan Laznas yang dikoordinasikan oleh FOZ, agar pemulihan dan pembangunan perekonomian di Tolikara berjalan dengan efektif," pungkasnya.

Dia juga mendorong pihak keamanan memberikan jaminan keamanan dan ketenangan bagi masyarakat muslim di Tolikara agar bisa melaksanakan kehidupan sehari-hari dengan semestinya. "Langkah hukum yang tegas, adil, dan transparan terhadap aktor intelektual dan oknum-oknum yang terindikasikan melakukan gerakan radikalisme, separatisme, dan terorisme harus tetap dilakukan," tandasnya.

Selain itu, menurut Nasir, masalah Tolikara adalah masalah dalam negeri. Oleh karena itu dia meminta agar semua pihak mewaspadai kepentingan asing atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab terhadap kedaulatan NKRI.

"TNI dan Polri harus menindak unsur atau atribut yang mengarah pada keterlibatan pihak asing yang tidak bertanggung jawab," tutupnya.

Dalam pernyataan sikapnya Nasir didampingi oleh beberapa tokoh di antaranya Didin Hafidhuddin, Hidayat Nur Wahid, M Syafii Antonio, Yusuf Mansur, dan beberapa tokoh lain. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pj Wali Kota Tarakan: Perlu Kolaborasi Memberantas Paham Radikalisme dan Terorisme
Pj Wali Kota Tarakan: Perlu Kolaborasi Memberantas Paham Radikalisme dan Terorisme

Bustan menegaskan perlu adanya kolaborasi dan sinergisitas semua pihak, untuk memberantas paham radikalisme dan terorisme.

Baca Selengkapnya
Mahasiswa Gelar Aksi Serukan Netralitas ASN dan TNI-Polri di Pilkada Banten 2024
Mahasiswa Gelar Aksi Serukan Netralitas ASN dan TNI-Polri di Pilkada Banten 2024

Para mahasiswa di Banten kembali menyerukan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri di Pilkada Banten.

Baca Selengkapnya
Tegas Jenderal Maruli Respons Megawati soal Aparat Tak Intervensi Pemilu 2024: Anggota Kita yang Mana Mengancam?
Tegas Jenderal Maruli Respons Megawati soal Aparat Tak Intervensi Pemilu 2024: Anggota Kita yang Mana Mengancam?

Maruli meminta bila benar ada anggota TNI yang mengintervensi dalam Pemilu agar segera dilaporkan lengkap dengan buktinya

Baca Selengkapnya
Andika Perkasa: Aparat Milik Negara, Bukan Paslon Tertentu
Andika Perkasa: Aparat Milik Negara, Bukan Paslon Tertentu

Andika mengakui, tekanan terhadap aparat negara agar membantu salah satu calon tertentu pasti ada.

Baca Selengkapnya
Pemuda ICMI Ingatkan Jokowi untuk Junjung Netralitas Pemilu 2024
Pemuda ICMI Ingatkan Jokowi untuk Junjung Netralitas Pemilu 2024

Jokowi diminta tidak membiarkan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik tertentu

Baca Selengkapnya
Kasad Jenderal Maruli Mengaku Takut Berkomunikasi via Telepon: Nanti Direkam, Diedit dan Tersebar
Kasad Jenderal Maruli Mengaku Takut Berkomunikasi via Telepon: Nanti Direkam, Diedit dan Tersebar

Jenderal Bintang Empat tersebut tetap memastikan tidak akan pandang bulu apabila ada prajurit TNI AD yang terbukti tidak netral.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Ungkap Ada Upaya KST Gagalkan Pilkada di Papua
Panglima TNI Ungkap Ada Upaya KST Gagalkan Pilkada di Papua

Selain Papua, yang menjadi konsen TNI dalam pengamanan pada Pilkada nanti yakni di Aceh.

Baca Selengkapnya
Mendorong Pembentukan Panja Pengawasan Netralitas TNI-Polri jelang Pemilu 2024
Mendorong Pembentukan Panja Pengawasan Netralitas TNI-Polri jelang Pemilu 2024

Netralitas Polri terus diragukan berbagai pihak jelang Pemilu 2024. Wacana pembentukan Panitia Kerja (Panja) pengawasan netralitas TNI-Polri pun digulirkan.

Baca Selengkapnya
Pj Wali Kota Tarakan Buka Sosialisasi Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing
Pj Wali Kota Tarakan Buka Sosialisasi Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing

Pj Wali Kota Tarakan, Bustan secara resmi membuka acara Sosialisasi Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing di Kota Tarakan.

Baca Selengkapnya
DPR Berharap Peserta AMMTC Komitmen Berantas TPPO
DPR Berharap Peserta AMMTC Komitmen Berantas TPPO

Presiden Joko Widodo membuka ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, NTT, Senin (21/8).

Baca Selengkapnya
VIDEO: Pensiunan Jenderal Kader PDIP Beri Pesan Tegas ke Panglima TNI Jelang Pilkada Serentak
VIDEO: Pensiunan Jenderal Kader PDIP Beri Pesan Tegas ke Panglima TNI Jelang Pilkada Serentak

Anggota Komisi I Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin mewanti-wanti Panglima agar prajurit TNI agar netral saat Pilkada

Baca Selengkapnya
FOTO: Amankan Pemilu 2024, Panglima TNI Kerahkan 446.129 Prajurit untuk Jaga Seluruh Wilayah RI
FOTO: Amankan Pemilu 2024, Panglima TNI Kerahkan 446.129 Prajurit untuk Jaga Seluruh Wilayah RI

Sebanyak 446.219 prajurit TNI dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi Pemilu 2024 di seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya