Inspeksi, petugas temukan 6 pekerja China ilegal di proyek PLTU

Merdeka.com - Tim pengawasan orang asing Provinsi Kalimantan Timur menyambangi proyek PLTU di kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara, mengecek keberadaan tenaga kerja asing asal China, siang tadi. Hasilnya, 6 TKA China diminta tinggalkan lokasi proyek karena tidak mengantongi izin.

Tim gabungan pengawasan orang asing yang terdiri Disnaker Provinsi Kalimantan Timur, Korem 091 ASN, Polres Kutai Kartanegara hingga petugas dari kantor Imigrasi Kelas II, bergerak dari Samarinda dan tiba di lokasi PLTU sekira pukul 11.00 Wita pagi tadi.

"Kita tinjau kondisi lapangan di PLTU itu, menindaklanjuti inspeksi bersama sebelumnya. Kita cek IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing), apakah proyek ini sudah patuh dalam mempekerjakan tenaga kerja asing," kata Kepala Disnaker Kalimantan Timur Fathul Halim, saat dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (19/1) sore.

Fathul menerangkan, ada 2 perusahaan sub kontraktor di lokasi PLTU, di mana PT Indo Fudong, mempekerjakan 118 TKA asal China. Dari inventarisir tim pengawasan orang asing, 97 orang TKA China mengantongi IMTA, 15 orang telah dipulangkan perusahaan lantaran IMTA berakhir.

"Sementara 6 orang TKA China lainnya, sudah bayar DKPTKA (Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing) tetapi izinnya belum keluar dari Jakarta, masih ada di lokasi proyek," ujar Fathul.

"Kami minta tadi keenam orang TKA China itu, keluar dari lokasi proyek, meski mereka sudah bayar DKPTKA tadi, yang izinnya belum dikeluarkan pusat," tambah Fathul.

Tujuan keenam orang TKA China itu setelah diminta meninggalkan lokasi proyek, Fathul tidak tahu persis. "Yang jelas, tidak ada di lokasi. Apakah dibawa ke Jakarta, ke perusahaannya di Jakarta, saya tidak tahu. Yang jelas, tadi sudah packing barang, meninggalkan lokasi proyek," ungkap Fathul.

Hingga pukul 15.00 Wita sore, tim gabungan meninggalkan lokasi proyek PLTU. Fathul memastikan, kegiatan semacam ini akan terus dilakukan, guna memastikan kepatuhan perusahaan tentang aturan mempekerjakan tenaga kerja asing.

"Ini akan rutin dilakukan untuk memastikan kepatuhan. Kita pantau menyeluruh, soal tenaga kerja asingnya. Di Samarinda juga, baik tertutup maupun terbuka. Terus, terus dipantau," demikian Fathul.