IPK Turun, Tjahjo Kumolo sebut Bukan Karena Sistem Tapi Niat Korupsi Individu
Merdeka.com - Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia tahun 2020 anjlok tiga poin dari posisi 40 menjadi 37.
Menanggapi hal tersebut, MenPAN RB Tjahjo Kumolo mengatakan penurunan tersebut harus menjadi instropeksi pemerintah.
“Harus disikapi sebagai instrospeksi bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Masalah korupsi ini sebenarnya dihadapkan pada masalah niat dan kesempatan. Korupsi terjadi karena niat dan kesempatan korupsi bertemu,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Sabtu (30/1/2021).
-
Bagaimana proses seleksi Capim KPK dilakukan? Ghufron menjelaskan bahwa Presiden Ke-7 RI Joko Widodo membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 sudah sesuai dengan ketentuan, yang mengharuskan terbentuknya pansel enam bulan sebelum masa jabatan pimpinan KPK 2019-2024 habis.
-
Bagaimana mekanisme penunjukan Gubernur Jakarta? Mekanisme itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR.
-
Kenapa Kemenpan-RB perketat tes CPNS kedinasan? Hal itu untuk mencegah adanya joki CPNS beraksi.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Bagaimana Kemenkumham menjalankan pengadaan ASN? Andap menjelaskan penetapan kebutuhan ASN Kemenkumham harus objektif sesuai dengan kondisi nyata dan kebutuhan SDM dalam menjalankan pelayanan.
Tjahjo mengklaim, pihaknya sudah berupaya mengubah sistem yang korup melalui reformasi birokrasi.
“Melalui perbaikan tatakelola dan pelayanan publik, salah satu bukti perbaikan tatakelola adalah peneparan eGov. Menurut PBB kita tahun 2020 naik ke ranking 88 dari tahun 2019 di ranking 103, dari seluruh anggota PBB,” ucapnya.
“Kemudian pelayanan publik kita semakin baik dg inovasi manajemen pelayanan seperti OSS dan Mal Pelayanan Publik,” tambahnya.
Saat ini, masih banyaknya KKN menurutnya karena sikap individu-individu, bukan hanya sistem.
“Secara sistem kita terus sempurnakan, namun niat korupsi terus terjadi kkarena lebih kepada individu. Secara individu juga seringkali kita ingatkan mengenai area rawan korupsi. Untuk itu selalu saya tekankan pentingnya integritas bagi penyelenggara pemerintahan,” tegasnya.
Salah satu upaya KemenpanRB, lanjutnya, adalah menyeleksi ketat pejabat sebelum menduduki kursinya.
“Salah satu upaya yg kita lakukan adalah seleksi pejabat harus betul-betul menerapkan sistem merit , dan betul kita ditelusuri rekam jejaknya. Kemudian pengawasan, baik atasan langsung atau pengawasan funsional tidak boleh kendor,” tandasnya. (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia menilai pansel harus 'jemput bola' kepada tokoh-tokoh yang kompeten dalam pemberantasan korupsi.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.
Baca SelengkapnyaDalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti banyaknya pejabat dalam negeri ditangkap karena pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung diingatkan agar tidak hanya mengedepankan penindakan, tapi perbaikan sistem internal.
Baca SelengkapnyaGanjar turut mengutarakan keingiannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaYudi berharap salah satu dari mereka bisa terpilih menjadi pimpinan KPK untuk setidaknya memperbaiki KPK dari dalam.
Baca SelengkapnyaKorupsi yang masih merajalela sudah mencoreng nama Indonesia.
Baca SelengkapnyaDia memilih untuk melihat nanti realita di depannya apakah masuk dalam bursa calon pimpinan KPK atau tidak.
Baca SelengkapnyaMenurut Diky tak akan ada tersangka yang divonis bebas oleh Pendilan Tipikor karena minim bukti keterlibatannya.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mengatakan good governance dan penegakan hukum mesti diperkuat.
Baca Selengkapnya