Follow
IPW Batal Penuhi Undangan MKD DPR Soal Jet Pribadi Ditumpangi Brigjen Hendra
Merdeka.com - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso batal memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Sedianya, MKD akan meminta keterangan pada IPW soal informasi penggunaan private jet oleh Brigjen Hendra Kurniawan ketika mendatangi rumah Keluarga Brigadir J di Jambi.
Teguh mengatakan, sedianya dia dan MKD DPR sudah berkomunikasi dan menyatakan siap datang pagi ini. Tetapi rencana itu dia batalkan karena merasa ada diskriminasi perlakuan dan sikap tidak hormat pimpinan DPR.
"Kesediaan hadir IPW adalah sebagai wujud penghormatan IPW pada tugas MKD. Dan, komunikasi berlanjut saat menuju ke Gedung DPR, Senin (26/9)," kata Sugeng, dalam keterangan resminya, dikutip Senin (26/9).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang pernah jadi anggota DPR RI? Sosok Romo Wisnoe yang begitu berpengaruh di tengah kelompok penghayat, menjadi magnet bagi partai politik saat itu. Sejumlah partai berebut menariknya menjadi anggota partai. Dan di era 1980-an, dia lolos menjadi legisltatif sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
Teguh bercerita. Saat dirinya memasuki pintu depan Gedung DPR RI tiba-tiba dihalangi oleh panitia dalam (Pamdal) dan dilarang masuk ke Gedung DPR. Larangan tersebut disebut merupakan perintah dari Ketua DPR RI Puan Maharani dan Sekjen DPR Indra Iskandar.
Perbuatan ini dia nilai sebagai upaya menghalangi dan diskriminasi kepada warga negara.
"Padahal saat mau masuk ke Gedung DPR, Ketua IPW sudah menunjukkan surat undangan dari DPR RI yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI/Korkesra A. Muhaimin Iskandar," sambung Sugeng.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Indra pada pemeriksaan hari ini batal karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menyatakan pansus sudah dapat menggelar rapat karena izinnya telah diiteken pimpinan Dewan.
Baca Selengkapnya
Prabowo diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra.
Baca Selengkapnya
Kesaksian Tim Ganjar soal Larangan Pasang Bendera PDIP saat Kunjungan Jokowi, Kader Sampai Digeledah
Baca Selengkapnya
Penggeledahan tersebut untuk mengumpulkan bukti kasus dugaan korupsi proyek pengadaan rumah dinas DPR RI.
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi memutuskan Otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi II DPR.
Baca Selengkapnya
Puan pun memastikan dirinya yang akan menghadiri acara HUT Ke-79 RI di IKN.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca Selengkapnya
Ratusan massa terdiri dari pelbagai elemen masyarakat itu melakukan demonstrasi di depan gedung DPR sejak Kamis (22/8) pagi.
Baca Selengkapnya
Gugatan itu dikabulkan dalam sidang permohonan praperadilan yang digelar di PN Jaksel dipimpin hakim tunggal Ahmad Samuar, Senin (27/5).
Baca Selengkapnya
Ada cerita unik di balik tertundanya rapat paripurna yang bakal mengesahkan RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya
Namun, Indra mengatakan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan tidak hadir.
Baca Selengkapnya