Irjen Napoleon Membela Diri, Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Kesalahan Stafnya

Merdeka.com - Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte mengungkapkan, penghapusan red notice di Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan kekeliruan stafnya yang masih baru. Dia berkilah seharusnya bukan penghapusan red notice.

"Harusnya grounded bukan penghapusan. Itu kan keliru. Saya akui mereka (staf saya) ini mengatakan bahwa mereka masih baru di NCB Interpol," kata Napoleon saat menjalani sidang pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (8/2).

Mantan Kadiv Hubinter Polri itu mengaku kaget saat mengetahui status red notice Djoko Tjandra sudah terhapus. Namun, dengan berat hati dia pun memaklumi kesalahan stafnya itu. Menurutnya, kesalahan teknis memang kerap kali dilakukan staf baru.

"Saat menerima surat, saya terkaget, kok begini bahasanya, terhapus. Waduh ini mereka ada kesalahan administratif. Tidak tepat ini," ujarnya.

"Staf kami itu mereka belum sempurna, masih proses (belajar) semua. Sebagai komandannya, makanya saya yang dihukum karena tidak mengawasi padahal saya sudah maksimal," katanya lagi.

Napoleon menepis kesalahan tersebut merupakan suatu kesengajaan. Dia mengklaim tidak berniat melindungi Djoko Tjandra.

"Kesengajaan saya? tidak ada pak. Saya bilang ke staf saya, ingat ya saya cukup lama di NCB interpol, tapi tugas saya tidak untuk mengatasi masalah teknis seperti ini. Itu di luar nalar saya," ujarnya.

"Saya tidak ada niat memfasilitasi Djoko Tjandra. Kalau saya tahu dia (Djoko Tjandra) datang tanggal 6 itu, saya tangkap," kata Napoleon.

Namun, NCB tidak memiliki wewenang menangkap Djoko Tjandra. Meskipun dia mengetahui secara pribadi bahwa Djoko Tjandra saat itu merupakan seorang terpidana.

"NCB tidak punya kewenangan pengamanan. Pengamanan itu kan setiap wilayah. kalau di Jakarta itu Polda metro," ujarnya.

Seperti yang diketahui, Napoleon disebut-sebut membantu menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar DPO yang tercatat di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Dengan begitu, Djoko bisa masuk ke wilayah Indonesia secara sah dan tidak ditangkap oleh aparat penegak hukum lantaran berstatus buronan.