Irjen Tito Karnavian, mantan Kadensus 88 pimpin Polda Papua

Merdeka.com - Polri melakukan mutasi besar-besaran di jajaran perwira tingginya. Sejumlah jenderal dan perwira menengah berpangkat komisaris besar bergeser jabatan. Ada yang promosi dan ada yang menjadi perwira tinggi di Mabes Polri karena akan memasuki masa pensiun.

Salah satu yang mendapat promosi adalah Irjen Pol Tito Karnavian, mantan Kepala Densus 88 yang kini menjabat Deputi Penindakan dan Peningkatan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Berdasarkan Telegram Rahasia (TR) Kapolri tertanggal 3 September 2012, Tito akan menjadi Kapolda Papua.

Tito akan menggantikan Irjen Bigman Lumban Tobing yang digeser menjadi Analis Kebijakan Utama Pembinaan Pendidikan dan Latihan (Bindiklat) Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol).

Tito Karnavian adalah salah satu perwira polisi yang menonjol dalam penanganan terorisme. Dia bersama Kalakhar BNN Komjen Gories Mere dikenal dalam aksinya membongkar jaringan teroris pimpinan Noordin Moh Top.

Karier Tito Karnavian melesat ketika naik pangkat menjadi brigjen dan menjadi Kepala Densus 88 Antiteror Mabes Polri. Tito Karnavian menggantikan Brigjen Saud Usman Nasution, yang menjabat Direktur I Keamanan dan Transnasional Bareskrim Mabes Polri.

Lulusan Akpol tahun 1987 ini juga menyelesaikan pendidikan di University of Exeter di Inggris tahun 1993 dan meraih gelar MA dalam bidang Police Studies, dan menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jakarta tahun 1996 dan meraih S-1 dalam bidang Police Studies.

Beberapa prestasi Tito yang dikenang adalah pada tahun 2001, Tito yang memimpin Tim Kobra berhasil menangkap Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, putra (mantan) Presiden Soeharto dalam kasus pembunuhan hakim agung Syafiudin Kartasasmita. Tito termasuk polisi yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa.

Prestasi lain Tito dalam penanganan terorisme adalah bersama timnya di Densus 88 menggerebek tempat persembunyian Dr Azhari, gembong teroris asal Malaysia di Batu, Malang, Jawa Timur, 9 November 2005. (mdk/bal)