Follow
Irman sebut Jokowi tak mungkin jadi wali kota tanpa pilkada langsung
Merdeka.com - Ketua DPD Irman Gusman menilai sejauh ini penyelenggaraan pilkada langsung di Indonesia terbilang sukses. Menurut dia, Presiden Joko Widodo tidak akan jadi orang nomor satu tanpa adanya pilkada langsung.
Irman mengatakan, berat untuk seorang calon independen tanpa partai bisa terpilih jadi kepala daerah tanpa adanya pilkada langsung. Salah satu contoh yang paling nyata, lanjut Irman, yakni sosok Jokowi yang saat ini bisa jadi presiden dari seorang wali kota Solo.
"Kita nilai sistem Pemilukada secara langsung ini sukses, contohnya pada pemilukada di Solo, Jokowi dari partai independen sukses menjadi wali kota, dan contoh-contoh di daerah lain yang sukses," ujar Irman pada acara diskusi forum senator untuk rakyat 'lika liku pilkada' di kafe dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (21/6).
-
Sistem demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia sekarang? Demokrasi pada masa reformasi di Indonesia menunjukkan beberapa karakteristik yang penting. Salah satunya adalah kebebasan pers yang semakin berkembang seiring dengan reformasi politik yang terjadi.
-
Bagaimana cara demokrasi dijalankan di Indonesia? Dalam setiap pemilu, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Pemilihan umum yang bebas dan adil ini telah membantu memastikan pergantian kekuasaan yang damai antara pemerintahan yang satu dengan yang lainnya.
-
Apa itu oligarki? Oligarki adalah sistem kekuasaan atau pemerintahan di mana kendali berada di tangan segelintir individu, kelompok, atau keluarga yang memiliki kekayaan, kekuasaan, atau pengaruh besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, atau politik suatu negara.
-
Bagaimana pemilu di Indonesia berkembang? Pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan evolusi sejak masa kolonial hingga era modern.
-
Kenapa Indonesia menggunakan demokrasi? Demokrasi telah menjadi landasan yang diterapkan oleh berbagai masyarakat di dunia. Konsep ini menekankan prinsip pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat.
-
Kenapa pemilu disebut 'pesta demokrasi rakyat'? Momen pemilu sering disebut sebagai pesta demokrasi rakyat. Hal ini karena melalui pemilu, rakyat diberikan hak penuh untuk memilih calon pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Rakyat sudah mulai terbiasa dengan demokrasi. Tapi partai politik kita masih oligarki," imbuhnya.
Dia mengungkapkan, hal tersebut menjadi tantangan bersama. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) turut andil dalam mengawal kesuksesan pemilukada serentak 2015.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik merasa yakin bahwa pilkada 2015 berjalan lancar. Karena dia menilai, masyarakat Indonesia sudah cerdas dalam berdemokrasi.
"Masyarakat kita makin dewasa tidak bisa dipicu dengan isu. Saya optimis sumber konflik ini bisa dipoles sedemikian rupa," kata Kamil.
Dia optimis pilkada serentak nanti berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal. "Kita telah menjalankan agenda persiapan sesuai jadwal. Kami optimis 9 Desember nanti akan berjalan dengan sukses dengan kerjasama semua pihak," tutupnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dia pun menyampaikan bahwa dalam internal Partai Golkar ada tahapannya.
Baca Selengkapnya
Dengan pilkada langsung, Demokrat menilai masyarakat bisa memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat
Baca Selengkapnya
Isu Jokowi masuk dalam bursa ketua umum Partai Golkar semakin kencang. Jokowi akhirnya merespons isu tersebut.
Baca Selengkapnya
Jokowi mempersilakan masyarakat untuk menilai terhadapnya.
Baca Selengkapnya
Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut, rakyat bebas memilih siapapun calon presiden yang disenanginya.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, suasana pemilu yang kadang menjadi panas adalah hal wajar.
Baca Selengkapnya
"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.
Baca Selengkapnya
Usulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai seharus gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, usai tak menjadi ibu kota
Baca Selengkapnya
Cak Imin menilai kepala daerah langsung dipilih presiden berbahaya.
Baca Selengkapnya
Ternyata, isu Jokowi ingin gabung ke partai politik bukan hanya menuju ke Golkar saja
Baca Selengkapnya