IRT Ditangkap Polisi Karena Ambil Untung Rp 5 Ribu Dari Pupuk Bersubsidi

Merdeka.com - Polres Tegal amankan Ani Yuli Tanah (38) warga Pasarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Ani yang kesehariannya sebagai ibu rumah tangga diamankan petugas lantaran melakukan penyelewengan penjualan puluhan kilogram pupuk bersubsidi.

"Pelaku terbukti melakukan penyimpangan penjualan pupuk subsidi. Modusnya menjual dengan menaikkan harga untuk peroleh keuntungan," kata Kapolres Tegal AKBP Dwi Agus Prianto saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (7/12).

Dia menyebut pelaku merupakan pengecer pupuk bersubsidi. Dimana pupuk yang diterima pelaku dari distributor seharusnya disalurkan ke petani Desa Kalialang, Kalipucang dan Tembelang, Kecamatan Jatibarang Brebes justru di jual ke wilayah Kendal.

"Oleh tersangka justru di jual di Kendal seharga Rp 120 ribu per sak atau melebihi HET sebesar Rp 115 ribu per sak," ungkapnya.

Penangkapan penyelewengan pupuk subsidi oleh pelaku adanya laporan warga ke polisi. Polisi yang mengetahui laporan langsung melakukan penyelidikan di lapangan.

"Pelaku ditangkap pada Selasa (4/12) lalu. Setelah menangkap langsung mengecek gudang yang digunakan penyimpanan di Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal," jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan gudang petugas mendapati 400 sak pupuk Ponska yang baru dipindahkan dari toko milik pelaku yang hendak dikirim ke Kendal menggunakan sebuah truk tronton.

"Sopir dan kernet kita periksa. 400 Sak pupuk dengan tiap soalnya seberat 50 kg dengan dilengkapi dokumen. Ini jelas pelanggaran," ujarnya.

Dari pengakuan pelaku, bahwa perbuatannya baru dilakukan sekali. Namun, Dwi tidak menutup kemungkinan praktik penyelewengan pupuk subsidi ini dilakukan sudah lama.

"Kami masih kembangkan terus termasuk kemungkinan ada keterlibatan pihak lain. Potensi kerugian dalam kasus ini sekitar Rp 400 juta," tuturnya.

Akibat tindakannya itu, pelaku akan dijerat dengan pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 15 Tahun 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Jo pasal 2 Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas perpres nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo pasal 4 dan 8 Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan jo pasal 6 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955.

"Pelaku terancam hukuman penjara dua tahun. Pelaku tidak ditahan karena alasan subyektif dan obyektif penyidik, serta rasa kemanusiaan karena punya anak yang masih kecil," kata Dwi Agus Prianto.