Irwasum Minta Kapolres Harus Respons dan Beri Data yang Dibutuhkan Media

Merdeka.com - Kapolres di seluruh Indonesia diminta untuk tidak mengabaikan wartawan apabila sedang melakukan konfirmasi terhadap sesuatu yang viral. Hal ini dikatakan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Agung Budi Maryoto dalam sambutannya saat Apel Kasatwil Polri T.A 2021, di Bali, Jumat (3/12).

"Pak Wakapolri juga tadi menyampaikan bahwa belum maksimal mengelola media. Saya sependapat dengan beliau, apabila ada media ataupun katakan wartawan yang ingin menanyakan kalau memang pimpinan Kapolres belum siap datanya bisa saja tunggu sebentar atau kasih waktu 10 menit, 30 menit sambil cari data," kata Agung di Bali, Jumat (3/12).

"Jangan terus malah tidak dijawab, kemudian pasti akan telepon ke Kapolda. Nah Kapolda kalau laporan jawabannya susah, akhirnya kepada pimpinan Polri, ini tolong menjadi atensi kita semua," sambungnya.

Selain itu, untuk para Kapolda dan Kapolres di seluruh Indonesia diharapkan dapat meredam isu yang ada di wilayah hukumnya. Hal ini agar tidak menjadi viral dan menjadi isu nasional.

"Pemimpin diharapkan mampu meredam isu jika ada permasalahan di wilayahnya, sehingga tidak terjadi isu nasional sehingga viral. Tadi Pak Wakapolri sudah menyingung soal ini, jadi segera diredam, segera diklarifikasi, kalau perlu minta maaf minta maaf sehingga tidak viral," ujarnya.

Tak hanya itu, para Kapolres diharapkan dapat melakukan klarifikasi dengan cepat apabila ada pemberitaan. Sehingga, hal itu tidak akan menjadi viral dan menjadi isu nasional.

Para Kapolres juga diminta untuk melakukan kunjungan terhadap sejumlah media mainstream.

"Kami menyarankan kepada para Kasatwil Kapolres segera mengklarifikasi secepatnya apabila ada pemberitaan di media. Jadi segera dijawab segera diklarifikasi, sehingga tidak viral," ucapnya.

"Kemudian Wakapolri juga tadi menyampaikan silahkan visit media, kalau di Polres tidak ada media mainstream, bisa datangi silaturahmi untuk menjalani hubungan emosional yang baik," sambungnya.

Selanjutnya, mereka juga disarankan untuk melakukan silaturahmi terhadal sejumlah tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai pengikut banyak.

"Kemudian kami menyarankan mungkin ada tokoh-tokoh punya follower yang banyak segera di silaturahmi untuk membantu klarifikasi apabila di kesatuannya ada yang viral. Sehingga dengan adanya tokoh daerah banyak followersnya bisa meredam," ungkapnya.

"Kemudian tidak perlu mempublikasikan apabila masalah itu sudah colling down, artinya kalau masalah sudah diberitakan lagi, malah dibesarkan lagi oleh media mainstream maupun media sosial," tambahnya.

Terkahir, ia ingin agar dapat memperdayakan personel yang religius. Namun, tidak hanya yang beragam muslim saja, melainkan juga beragama lainnya.

"Itu bisa menjadikan corong kita untuk bisa dijadikan Kanit, Kasat atau Kapolsek. Tapi ada tugas pokok untuk meredam isu-isu terkait dengan SARA," jelasnya.

Dalam sambutannya, ia juga menyebut, sejumlah Polda dianggap belum optimal dalam memanfaatkan teknologi dalam pengawasan.

"Misalkan ada Polda Metro yang sudah mulai menggunakan body camera di anggota yang berpatroli itu memudahkan anggota untuk dilakukan pengawasan," tutupnya.