Isi posisi Luhut, Jokowi bakal angkat Plt Kepala Staf Kepresidenan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Polhukam menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Padahal, Luhut sebelumnya masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Menanggapi hal tersebut, Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki mengatakan posisi Luhut sebagai Kepala Staf Kepresidenan dalam waktu dekat ini akan dikosongkan. Menurut Teten, Jokowi akan menunjuk pelaksana tugas untuk menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
"Pak Luhut untuk sementara memang belum diberhentikan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Namun saya kira akan ada kekosongan. Akan segera diberhentikan dan akan segera diisi untuk Plt," jelas Teten di Istana, Jakarta, Rabu (12/8).
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Siapa yang akan pensiun dari jabatannya? Marsekal TNI Fadjar Prasetyo sebentar lagi akan pensiun dari jabatannya.
-
Siapa yang pecat Jokowi? Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Jakarta.
-
Siapa saja yang dipecat selain Jokowi? Selain Jokowi, Gibran, dan Bobby, terdapat 27 kader lain yang juga menerima sanksi berupa pemecatan. Keputusan ini menunjukkan bahwa tindakan tegas diambil terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran.
-
Kapan PDIP umumkan pemecatan Jokowi? Pada tanggal 16 Desember 2024, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, secara resmi mengumumkan pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dari keanggotaan partai.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi secara resmi mereshuffle 5 menteri dan Sekretaris Kabinet. Acara pelantikan menteri dan Sekretaris Kabinet berlangsung di Istana Negara pada pukul 13.30 WIB.
Pelantikan 5 menteri ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79/P/2015 tentang penggantian beberapa menteri periode 2014-2015. Sedangkan pelantikan Sekretaris Kabinet berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80/P/2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Kabinet.
Berikut 5 menteri dan Sekretaris Kabinet baru yang dilantik oleh Presiden Jokowi:
1. Menko Perekonomian Darmin Nasution menggantikan Sofyan Djalil
2. Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menggantikan Tedjo Edhy Purdjianto
3. Menko Kemaritiman Rizal Ramli menggantikan Indroyono Soesilo
4. Menteri Perdagangan Thomas Lembong menggantikan Rachmat Gobel
5. Menteri Bappenas Sofyan Djalil menggantikan Andrinof Chaniago
6. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menggantikan Andi Widjajanto
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kabarnya, AHY akan menggantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaIstana membenarkan Jokowi melantik pejabat negara di Istana Negara besok.
Baca SelengkapnyaSelain itu, Jokowi juga melantik Irjen Pol. Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Baca SelengkapnyaBahkan, Jokowi masih belum bertemu dengan Syahrul Yasin Limpo usai mengundurkan diri.
Baca SelengkapnyaHeru Budi sebelumnya dilantik sebagai Pj Gubernur Jakarta pada 17 Oktober 2022 dan berakhir pada hari ini Kamis (17/10).
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto resmi menjadi Menko Polhukam setelah dilantik Presiden Jokowi, hari ini Rabu (21/2)
Baca SelengkapnyaJokowi sudah menyetujui pemberhentian Pramono Anung dari jabatan Sekretaris Kabinet.
Baca SelengkapnyaPeluang reshuffle terbuka usai Jokowi meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 105 P.
Baca SelengkapnyaNamun sayangnya, Yudo tidak memberitahu soal siapa kandidat calon Panglima TNI yang bakal jadi bahan masukannya.
Baca SelengkapnyaKasau baru dipastikan sudah ada sebelum Fadjar memasuki masa pensiun.
Baca SelengkapnyaHeru Budi menempati posisi sebagai staf khusus Mensesneg Prasetyo Hadi. Politikus Gerindra ini dikenal sebagai orang dekat Prabowo.
Baca SelengkapnyaHasto mengingatkan agar suara publik harus didengar. Akan tetapi, perihal penunjukan Calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya