Istana: Ada aparat kebablasan terjemahkan perintah presiden soal PKI

Merdeka.com - Aparat kepolisian dan TNI gencar merazia dan membubarkan acara atau kegiatan yang dianggap berisi maupun membahas komunisme yang dinilai identik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi mengungkapkan dalam hal ini aparat kepolisian telah kebablasan mengartikan perintah Presiden Joko Widodo.

"Ada sebagian aparat itu yang dianggap kebablasan dalam menerjemahkan perintah Presiden untuk menertibkan upaya kebangkitan PKI," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/5).

Johan menjelaskan, akibat aparat yang kebablasan tersebut, Presiden Joko Widodo langsung menghubungi Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Presiden Jokowi, kata Johan, tidak ingin cara-cara yang dilakukan aparat melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Direspons juga oleh Presiden dengan langsung menelpon, memerintahkan Kapolri ke Panglima TNI untuk itu melihat tetap menghormati hak asasi, kebebasan berpendapat," katanya.

Johan menjelaskan, Presiden Jokowi menghubungi Kapolri dan Panglima TNI dikarenakan Presiden Jokowi banyak mendengar dari tokoh masyarakat, dari tokoh agama dan sampaikan ada kekhawatiran bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) itu akan bangkit.

"Awalnya dari situ, nah kalau kita lihat Tap MPRS nomor 25 tahun 1966 kemudian diperbarui jadi tap MPR nomor 1 tahun 2003 itu kan jelas bahwa penyebaran paham komunis, partai PKI masih dilarang sampai saat ini," katanya.

Sebelumnya, polisi melarang pemutaran film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta yang dituduh merupakan propaganda komunisme. Saat negosiasi, polisi meminta pengurus AJI Yogyakarta untuk mengganti dengan film lain.

Tak hanya melarang pemutaran film tersebut, polisi juga membubarkan acara peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Sekretariat AJI Yogyakarta.