Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Istana akui banyak makelar janjikan Freeport bertemu Jokowi

Istana akui banyak makelar janjikan Freeport bertemu Jokowi Jokowi terima kunjungan Presiden Italia. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf kalla (JK) yang diduga dilakoni Ketua DPR Setya Novanto masih terus bergulir. Setnov, nama sapaan Setya Novanto disebut Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatut nama keduanya untuk memuluskan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Terkait hal itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung tak menampik banyaknya oknum yang kerap menjadi makelar guna menjembatani antara Presiden Joko Widodo dengan PT Freeport. Baik itu pihak ketiga yang berasal dari luar pemerintahan ataupun dari dalam internal pemerintah.

"Ada beberapa orang yang mencoba untuk menjembatani kami, Presiden menyatakan tidak akan bertemu melalui middle man atau siapapun. Karena Presiden bisa bertemu langsung dengan pemilik Freeport," ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/11).

Meski demikian, Pramono klaim, Jokowi enggan menggunakan jasa makelar untuk menjadi perantara dirinya dengan pihak lain. Termasuk untuk bertemu dengan PT Freeport, lantaran hal itu masih bisa dilakukan sendiri.

Meski demikian, Pramono enggan membeberkan siapa saja yang menjadi penghubung untuk menjembatani presiden dengan PT Freeport. Namun, presiden sudah mengetahui siapa saja orang-orang yang bermain terkait soal Freeport ini.

"Yang jelas Presiden sudah memiliki data secara lengkap dan baik itu rekaman, transkrip, dan yang namanya presiden ini mata dan telinganya banyak sehingga ini menjadi peringatan bagi siapapun yang mengatasnamakan presiden maka perlu hati-hati," tegas Pramono.

"Dan dalam konteks ini sekali lagi, Presiden sungguh-sungguh ingin menjelaskan bahwa Presiden sama sekali tidak terpengaurh sebenarnya dengan kehebohan ini. Tetapi ini kan tidak baik kalau kemudian simbol negara digunakan oleh siapapun. Saya tidak menyebut nama, untuk hal-hal yang seperti itu karena memang Presiden berkeinginan untuk menyelesaikan atau memperpanjang atau tidak memperpanjang atau pembahasan terkait Kontrak Karya termasuk dengan Freeport itu dilakukan pendekatan 4 hal tadi," tandasnya.

Baca juga:

Istana tegaskan Jokowi tak pernah bertemu Freeport pakai makelar

Setnov catut nama presiden, Wiranto bilang 'tunggu tanggal mainnya'

Beda dengan JK, Jokowi tak bawa pencatut namanya ke jalur hukum

Jokowi sudah tahu lama namanya dicatut, tapi pilih diam

Ini identitas pengusaha R yang hadir bahas Freeport dengan Setnov (mdk/rhm)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Cerita Sempat Dibisiki 'Hati-hati Digulingkan' Saat Ingin Ambil Alih Freeport
Jokowi Cerita Sempat Dibisiki 'Hati-hati Digulingkan' Saat Ingin Ambil Alih Freeport

Jokowi menyebut, Indonesia kini memegang saham 51 persen dari PT Freeport dan ditargetkan akan menjadi 61 persen.

Baca Selengkapnya
Bertemu Bos Freeport, Jokowi Bahas Penambahan Saham di Indonesia
Bertemu Bos Freeport, Jokowi Bahas Penambahan Saham di Indonesia

Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat.

Baca Selengkapnya
Datangi Istana, Bahlil dan Rosan Ajak Pengusaha Temui Jokowi
Datangi Istana, Bahlil dan Rosan Ajak Pengusaha Temui Jokowi

Bahlil dan Rosan enggan membeberkan soal pertemuan dengan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Pekerjaan Berat dan Melelahkan Selama 10 Tahun Jadi Presiden
Jokowi Ungkap Pekerjaan Berat dan Melelahkan Selama 10 Tahun Jadi Presiden

Jokowi akhirnya mengungkapkan pekerjaan berat dan melelahkan selama 10 tahun menjabat sebagai presiden.

Baca Selengkapnya
Usai Bertemu Jokowi, Pengusaha Minta Agar Diberi Kemudahan Izin Berniaga di IKN
Usai Bertemu Jokowi, Pengusaha Minta Agar Diberi Kemudahan Izin Berniaga di IKN

Jokowi melakukan tukar pikiran dengan para pelaku bisnis di IKN

Baca Selengkapnya
VIDEO: Pak Bas Blak-blakan Protes Investor IKN Ke Jokowi, Singgung Menteri Bahlil
VIDEO: Pak Bas Blak-blakan Protes Investor IKN Ke Jokowi, Singgung Menteri Bahlil

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkapkan, ada protes dari investor ibu kota nusantara (IKN) kepada Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Targetkan Smelter Freeport Beroperasi 2024, Buka Perekrutan 20 Ribu Anak Muda Indonesia
Jokowi Targetkan Smelter Freeport Beroperasi 2024, Buka Perekrutan 20 Ribu Anak Muda Indonesia

Presiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.

Baca Selengkapnya
Membaca Makna Pertemuan Ganjar dan Bobby Nasution
Membaca Makna Pertemuan Ganjar dan Bobby Nasution

Bobby yang juga Wali Kota Medan itu menyambut kedatangan Ganjar di Bandara Kualanamu, Deli Serdang

Baca Selengkapnya
Terima Banyak Keluhan dari Investor soal Kecepatan Investasi di IKN, Ini Arahan Jokowi ke Para Menteri
Terima Banyak Keluhan dari Investor soal Kecepatan Investasi di IKN, Ini Arahan Jokowi ke Para Menteri

Jokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.

Baca Selengkapnya
Temui Presiden Jokowi, Bos Freeport Indonesia Lapor Pembangunan Smelter di Gresik Sudah 92 Persen
Temui Presiden Jokowi, Bos Freeport Indonesia Lapor Pembangunan Smelter di Gresik Sudah 92 Persen

Karena kondisi pandemi Covid-19 pembangunan smelter Freeport sempat terganggu.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Sentil Investor Lokal Dulu Tolak IKN Kini Rebutan Ingin Cuan
VIDEO: Jokowi Sentil Investor Lokal Dulu Tolak IKN Kini Rebutan Ingin Cuan

Presiden Jokowi memberi sambutan saat groundbreaking Hotel Nusantara, Penajam Paser Utara, Kamis (21/9)

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor PT Freeport, Sebut Pembangunan Smelter Hampir 100%
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor PT Freeport, Sebut Pembangunan Smelter Hampir 100%

Izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini berlaku hingga 31 Mei 2024.

Baca Selengkapnya