Istana: Ini kantor Presiden bukan tempat bermain Pokemon Go
Merdeka.com - Kepala Biro Pers Media dan Informasi Istana Kepresidenan Bey Machmudin menegaskan larangan bermain Pokemon Go di lingkungan Istana Kepresidenan. Tujuannya agar tidak menimbulkan kecurigaan tim pengaman kepresidenan.
"Kalau main Pokemon kan harus banyak bergerak juga. Misalnya bermain, terus banyak bergerak jadi menimbulkan kecurigaan dari pengamanan baik tim keamanan dalam maupun pasukan pengaman Presiden (Paspampres). Jadi menghilangkan rasa curiga seperti itu," jelas Bey di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (20/7).
Selain menghindari kecurigaan, ada alasan lain yang lebih masuk akal soal larangan bermain Pokemon Go di lingkungan Istana.
-
Siapa anggota Paspampres yang terlibat? Dimana dari ketiga tersangka yang ditetapkan hanya ada Praka RM yang merupakan anggota Paspampres.
-
Siapa pemimpin kelompok yang dicurigai? Peristiwa Talangsari 1989 berawal dari kecurigaan masyarakat dan aparat desa terhadap kelompok keagamaan yang dipimpin oleh Warsidi.
-
Mengapa pelanggaran pemilu berbahaya? Pelanggaran pemilu mencakup berbagai tindakan yang dapat merusak keabsahan suara dan mengancam prinsip demokrasi.
-
Siapa yang berisiko PPOK? Secara umum, PPOK sering terjadi pada perokok aktif dan pasif.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Mengapa klaim tersebut diragukan? Dalam artikel juga tidak ditemukan adanya narasi yang menyebut Jokowi dan Listyo SIgit mencopot Polda Jabar karena membatalkan sidang tersangka Pegi.
"Sebenarnya sederhana, ini kan kantor Presiden bukan tempat bermain jadi kita datang ke sini bekerja untuk meliput kegiatan Presiden bukan untuk bermain. Kita junjung tinggi aturan yang ada di sini," terangnya.
Bey menampik larangan bermain Pokemon Go di lingkungan Istana untuk menghindari terjadinya pencurian data-data vital negara oleh pihak tertentu.
"Enggak. Kita kalau ke sini ada masalah keamanan, jadi pemeriksaan ID, segala macam nah itu jelas tempat ini harus steril dari keamanan," kata dia.
Kendati sudah menerbitkan larangan secara tertulis dan ditempel di pintu masuk balai wartawan Istana Kepresidenan, Bey menyatakan larangan yang dinisiasi Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Sekretaris Militer (Sesmil) Presiden dan Komandan Paspampres ini tanpa sanksi. "Hanya pelarangan saja," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi mengingatkan, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Baca SelengkapnyaAkun X Kemhan diretas menuliskan tagar Prabowo-Gibran2024
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye Pemilu atau memihak pada salah satu pasangan Capres-Cawapres.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKPU Jawa Tengah menilai seorang presiden dilarang melakukan kampanye untuk peserta pemilu
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaPemda Provinsi Jabar melalui Disparbud Jabar memberikan konfirmasi ulang kepada pemohon bahwa izin penggunaan Gedung Indonesia Menggugat dicabut.
Baca SelengkapnyaBagja juga menyinggung saat Presiden Jokowi bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 02.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, dengan pernyataan itu bisa menjadi penentu dari segala pernyataan Jokowi yang seolah netral.
Baca SelengkapnyaHasto diperiksa KPK terkait Harun Masiku beberapa waktu lalu.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca Selengkapnya