Istana Klaim Indonesia Sudah Setop Ekspor Masker Sejak Januari Lalu
Merdeka.com - Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman mengklaim Indonesia sudah berhenti mengekspor masker sejak Januari lalu. Dia menjelaskan saat pemerintah sedang mengurus kepulangan WNI di Wuhan, Tiongkok pun sudah tidak memberikan asupan masker pada negara lain.
"Enggak ada, sejak Januari sudah berhentinya," kata Fadjroel dalam diskusi dengan tema 'Covid-19 ujian kebersamaan kita' di Jakarta, Sabtu (21/3).
Dengan adanya kelangkaan masker, Fadjroel menjelaskan pemerintah akan memproduksi 4,7 juta masker. Hal tersebut kata dia, akan diatur oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada Selasa (31/3).
-
Aturan apa yang dicabut tentang masker? Pemerintah Indonesia akhirnya mencabut kebijakan wajib menggunakan masker bagi masyarakat di tempat umum. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
-
Kenapa pakai masker penting? Masker bisa mencegah penyakit-penyakit tersebut karena masker berfungsi sebagai penghalang fisik yang mengurangi kontak langsung antara droplets atau tetesan cairan yang keluar dari mulut dan hidung seseorang dengan orang lain.
-
Bagaimana cara menggunakan masker? Setelah semua bahan masker tercampur dengan baik, aplikasikan masker secara merata ke seluruh wajah yang telah dibersihkan sebelumnya. Pastikan untuk menghindari area sekitar mata dan bibir, karena kulit di daerah tersebut lebih sensitif terhadap bahan-bahan yang digunakan.
"Pak Erick nanti pada 31 maret akan 3 juta lebih masker dan akan dipakai oleh masyarakat," ungap Fadjroel.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia sepanjang Februari 2020 mencapai USD 13,94 miliar. Dari data tersebut terlihat nilai tersebut meningkat 11 persen dibandingkan Februari 2019 dan meningkat 2,24 persen dibandingkan Januari 2020.
Kemudian, diketahui dari data BPS, jumlah ekspor masker selama Februari 2020 tercatat 1,2 juta kilogram (kg). Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan Februari 2019 yang hanya 19 ribu kg.
"Barang tekstil lainnya ini komoditas masker diantaranya," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti.
Terlihat, nilai ekspor selama Februari terlihat bahwa meningkat tajam, yang sebelumnya USD 122,2 ribu menjadi USD 78,9 juta. Dibandingkan Januari 2020, ekspor masker juga meningkat tajam. Tertata di Januari ekspor masker hanya 175,7 ribu kg dengan nilai USD 2,14 juta.
Kemudian, secara kumulatif Januari-Februari, ekspor masker mencapai 1,38 juta kg atau senilai USD 1 miliar. Ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya 40,3 ribu kg atau senilai USD 258 ribu.
Selanjutnya, ekspor masker Indonesia ditujukan ke China, yang tercatat USD 826,14 ribu di Januari dan USD 25,60 juta di Februari 2020.
Kemudian, Singapura USD 559.416 di Januari dan USD 36,28 juta di Februari 2020. Selanjutnya ke Hong Kong tercatat USD 1,76 juta di Januari dan USD 73,90 juta di Februari 2020.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Erick menekankan bahwa kebijakan impor yang akan ditempuh pemerintah melalui Perum Bulog akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPengusaha mendukung kebijakan lartas impor yang diharapkan bisa melindungi produk dalam negeri dari produk ilegal dengan harga miring.
Baca SelengkapnyaPengetatan impor juga dilakukan berbagai negara demi melindungi industri dalam negeri.
Baca SelengkapnyaJokowi tetap mewanti-wanti keamanan stok beras dalam negeri, meski inflasi masih cenderung terjaga.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan mengkaji berbagai langkah untuk meminimalkan impor.
Baca SelengkapnyaPihaknya turut mengapresiasi langkah yang diambil Kementerian Perindustrian yang dengan tegas menginginkan pembatasan impor kembali.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat, nilai impor berbagai senjata dan amunisi, serta bagiannya mencapai USD 102,39 juta selama periode Januari - Juli 2023.
Baca SelengkapnyaPermendag tersebut pada 17 Mei 2024 menyebabkan impor TPT kembali naik pada bulan Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah melarang TikTok untuk melakukan transaksi jual beli online.
Baca SelengkapnyaTikTok dikabarkan akan bertemu Presiden Jokowi untuk membahas e-commerce.
Baca SelengkapnyaPengenaan bea masuk hingga 200 persen ini juga telah dirundingkan langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu.
Baca SelengkapnyaKarena ada selisih data, membuat kondisi yang mengancam bagi industri tekstil dalam negeri.
Baca Selengkapnya