Istana Klaim Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Merdeka.com - Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rahman menyebut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi 5,7-6,0 persen. Serta menambah SDM berkualitas sebanyak 2,7-3 juta per tahun.
Omnibus Law atau RUU penyederhanaan hukum tentang Cipta Lapangan Kerja telah ditetapkan DPR masuk Program Legislasi Nasional 2020. Pemerintah sudah memasuki tahap finalisasi naskah (draf) RUU, sebelum diserahkan ke DPR untuk dibahas dan ditetapkan menjadi UU.
"Mampu mendukung perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 5,7-6,0 persen, melalui penciptaan lapangan kerja dengan SDM berkualitas sebanyak 2,7 - 3 juta per tahun," kata Fadjroel, Kamis (30/1).
Kemudian, dampak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja lainnya adalah peningkatan investasi 6,6-7 persen disertai peningkatan produktifitas yang meningkatkan pendapatan dan daya beli. Serta peningkatan konsumsi 5,4-5,6 persen seluruh rakyat Indonesia.
"Juga untuk memberdayakan UMKM kita yang kontribusinya 61,7 persen dari PDB dan menyerap 97 persen total tenaga kerja," ucapnya.
Omnibus Law Cipta Lapangan kerja juga mengatur terkait ketenagakerjaan, seperti pengupahan tetap memakai sistem upah minimum. Sedangkan, upah perjam diberikan pada pekerjaan tertentu seperti konsultan, paruh-waktu dan ekonomi digital.
Kemudian, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja memberikan perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK dan tetap mendapatkan kompensasi PHK. Seperti pesangon, penghargaan masa kerja dan kompensasi lainnya.
"Terkait perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA) dibatasi hanya untuk jenis pekerjaan tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh pekerja di dalam negeri," kata dia.
Fadjroel menambahkan, soal perizinan lingkungan tetap dipertahankan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk kegiatan beresiko tinggi. AMDAL disusun oleh profesi bersertifikat dan kelayakan AMDAL dievaluasi pemerintah atau profesi bersertifikat. Serta, Analisis Dampak Lalu Lintas (AndalLalin) juga akan diintegrasikan ke dalam Amdal.
Selain omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yang juga diajukan ke DPR ialah Omnibus Law Ibukota Negara, Perpajakan, dan Kefarmasian. Fadjroel bilang, berdasarkan arahan Presiden Jokowi, diharapkan keempatnya selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri 2020.
"Sehingga menjadi hadiah lebaran bagi rakyat Indonesia untuk meraih kemenangan dalam mencapai Indonesia Maju," tandas Fadjroel.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya