Istana Klaim Pemerintahan Jokowi Tak Obral Izin Sawit dan Tambang

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah mengobral izin kepada para pengusaha sawit dan tambang. Hal tersebut dikatakan Moeldoko menanggapi beberapa pihak yang mengatakan banjir di Kalimantan Selatan lantaran menjamurnya perusahaan yang melakukan kegiatan penebangan hutan atau deforestasi untuk membuka lahan.

"Selama pemerintahan presiden Jokowi tidak obral dengan izin-izin. Poinnya di situ. Seberapa atau ada atau tidak akan kita dalami. Jadi tidak ada obral, enggak," kata Moeldoko di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (20/1).

Dia meminta publik melihat pada zaman Jokowi ada berapa perusahaan yang diizinkan. Moeldoko pun mengklaim hanya sedikit yang diberikan izin.

"Jadi mungkin perlu kita lihat lebih dalam seberapa banyak sih, izin-izin yang sudah diberikan dalam kepemimpinan beliau? Menurut saya bisa dikatakan sangat kecil. Saya enggak tahu persis ya. Saya akan cari ya," ungkap Moeldoko.

Sebelumnya diketahui Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyatakan banjir yang menerjang Kalimantan Selatan disebabkan alih fungsi lahan. Koordinator Jatam, Merah Johansyah mengatakan 50 persen lahan di Kalimantan Selatan sudah dikuasai pertambangan dan kelapa sawit.

Banjir merendam Kalimantan Selatan pada 12 Januari 2021. Banjir ini menyebabkan 15 warga meninggal dunia, 39.549 jiwa mengungsi, 24.379 rumah terendam dan 10 kabupaten dan kota terdampak. Pemerintah Kalimantan Selatan telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir sejak 14 Januari 2021.

"Jadi dari banyak data-data menyebutkan 1,2 juta hektare dari luas Kalsel sudah konsesi pertambangan, sudah berubah alih fungsi lahan, hutannya sudah gundul mengalami deforestasi," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Selasa (19/1).

Pengalihan fungsi lahan 1,2 juta hektare membuat kawasan hutan di Kalimantan Selatan menjadi kritis. Sehingga saat hujan turun dengan intensitas sedang, hutan tak bisa menyerap air dengan baik. Akibatnya, air hujan mengalir ke sungai dan meluap.

"Jadi jelas lah perubahan alih fungsi lahan menjadi tambang, sawit, hak pengusahaan hutan (HPH) menjadi penyebab utama kerusakan kawasan di Kalimantan Selatan yang saat ini mengakibatkan banjir," jelasnya.