Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Istana minta DPR segera pilih calon komisioner KPU dan Bawaslu

Istana minta DPR segera pilih calon komisioner KPU dan Bawaslu Pramono Anung. ©2016 Merdeka.com/titin

Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung berharap DPR segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah diserahkan oleh Presiden Joko Widodo. DPR diminta mempercepat proses pemilihan sebelum masa jabatan komisioner KPU dan Bawaslu habis pada 12 April mendatang.

"Ya tadi Mendagri juga sudah sampaikan bahwa harapannya tentunya untuk pembahasan Bawaslu dan KPU bisa diselesaikan sebelum tanggal 12 (April)," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/3).

Meski demikian, Pramono optimis DPR dapat melakukan hal itu sebelum tanggal 12 April. Namun, pemerintah juga telah mempersiapkan langkah apabila DPR molor, yaitu dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penambahan masa jabatan Komisioner KPU dan Bawaslu.

Orang lain juga bertanya?

"Memperpanjang jabatan satu bulan ataukah dengan cara lain. Tetapi sekali lagi pemerintah optimis bahwa ini diselesaikan tanggal 12 April," katanya.

Pemerintah dan DPR, lanjut Pramono, terus melakukan lobi-lobi agar Komisioner KPU dan Bawaslu dapat dipilih oleh DPR sebelum tenggat waktu.

Tim Seleksi (Timsel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyerahkan nama-nama calon pimpinan KPU dan Bawaslu ke Presiden Joko Widodo pada (1/2).

Ketua Timsel KPU dan Bawaslu, Saldi Isra menjelaskan nama yang diserahkan ke Presiden Jokowi tersebut terdiri dari 14 calon pimpinan KPU dan 10 nama calon untuk pimpinan Bawaslu.

Dari 14 nama calon pimpinan KPU nantinya akan disaring oleh DPR menjadi 7 calon komisioner periode 2017-2022. Sementara, untuk pimpinan Bawaslu akan dipilih menjadi 5 calon komisioner.

Berikut 14 nama calon pimpinan KPU;

1 Amus Atkana asal Papua Barat

2. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi asal Bali

3. Ilham Saputra asal Aceh

4. Evi Novida Ginting Manik asal Sumatera Utara

5. Ferry Kurnia Rizkiansyah asal Jakarta

6. Ida Budhiati asal Jawa Tengah

7. Wahyu Setiawan asal Jawa Tengah

8. Sri Budi Ekowardani asal Banten

9. Pramono Ubaid Thantowi asal Banten

10. Yessi Y Momongan asal Sulawesi Utara

11. Hasyim Asy'ari asal Jawa Tengah

12. Arief Budiman asal Jakarta

13. Viryan asal Kalimantan Barat

14. Sigit Pamungkas asal DI Yogyakarta

Berikut 10 nama calon pimpinan Bawaslu;

1. Ratna Dewi Petalolo asal Sulawesi Tengah

2. Mohammad Najib asal DI Yogyakarta

3. Abhan asal Jawa Tengah

4. Sri Wahyu Araningsih asal Jawa Tengah

5. Fritz Edward Siregar asal Jakarta

6. Syafrida Rachmawati Rasahan asal Sumatera Utara

7. Mochammad Afifudin asal Banten

8. Herwyn Jefler Hielsa Malonda asal Sulawesi Utara

9. Abdullah asal Jawa Barat

10. Rahmat Bagja asal Jakarta

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Usul Pilkada 2024 Dimajukan, DPR: Kalau Ingin Cepat, Terbitkan Perppu
Pemerintah Usul Pilkada 2024 Dimajukan, DPR: Kalau Ingin Cepat, Terbitkan Perppu

elain merevisi UU, jalan lain untuk memajukan Pilkada adalah lewat Perppu yang dikeluarkan Presiden.

Baca Selengkapnya
Respons KPU soal Usulan Bawaslu Minta Pilkada 2024 Ditunda: Kita Ingin Lebih Cepat, Coblos di September
Respons KPU soal Usulan Bawaslu Minta Pilkada 2024 Ditunda: Kita Ingin Lebih Cepat, Coblos di September

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Jelaskan Tujuan Pilkada 2024 Dipercepat Jadi September
Komisi II DPR Jelaskan Tujuan Pilkada 2024 Dipercepat Jadi September

Wacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Awalnya Pilkada dijadwalkan digelar November 2024. Namun, ada usulan agar dimajukan menjadi September.

Baca Selengkapnya
Resmi, Pendaftaran Capres dan Cawapres 19-25 Oktober 2023
Resmi, Pendaftaran Capres dan Cawapres 19-25 Oktober 2023

Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, DKPP dan pemerintah terkait jadwal pendaftaran capres dan cawapres, di DPR.

Baca Selengkapnya
Alasan DPR Sahkan Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK di Hari Libur
Alasan DPR Sahkan Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK di Hari Libur

Rapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).

Baca Selengkapnya
KPU Ikut Putusan MK soal UU Pilkada, Tapi Konsultasi Dulu ke DPR
KPU Ikut Putusan MK soal UU Pilkada, Tapi Konsultasi Dulu ke DPR

Konsultasi ke DPR RI semata-mata tertib prosedur yang dilakukan KPU RI.

Baca Selengkapnya
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?

Mantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.

Baca Selengkapnya
Soal Putusan MK Ubah Aturan Pilkada, Komisi II dan KPU Akan Rapat Senin Pekan Depan
Soal Putusan MK Ubah Aturan Pilkada, Komisi II dan KPU Akan Rapat Senin Pekan Depan

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, mengatakan rapat dengan penyelenggara Pemilu dijadwalkan pada Senin pekan depan

Baca Selengkapnya
Puan Bakal Umumkan Pimpinan AKD DPR Usai Pelantikan Presiden
Puan Bakal Umumkan Pimpinan AKD DPR Usai Pelantikan Presiden

Pembentukan resmi AKD juga akan menunggu nomenklatur kementerian pada kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani: Penetapan AKD DPR Diumumkan Sebelum Kabinet Pemerintah Terbentuk
Puan Maharani: Penetapan AKD DPR Diumumkan Sebelum Kabinet Pemerintah Terbentuk

Puan mengatakan DPR masih membahas terkait komisi yang akan dilebur untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di kabinet.

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Penetapan AKD DPR Dilakukan Usai Pengumuman Menteri Prabowo
Puan Sebut Penetapan AKD DPR Dilakukan Usai Pengumuman Menteri Prabowo

Puan mengatakan, DPR akan menyesuaikan pembentukan komisi beserta pimpinan setelah adanya nomenklatur kementerian/lembaga Presiden Prabowo.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani: Penambahan Komisi dan Kementerian Masih Dikaji Sebaik-baiknya
Puan Maharani: Penambahan Komisi dan Kementerian Masih Dikaji Sebaik-baiknya

Menurut Puan, pengkajian mendalam diperlukan agar menghasilkan keputusan secara komprehensif.

Baca Selengkapnya