Istana minta DPR segera pilih calon komisioner KPU dan Bawaslu
Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung berharap DPR segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah diserahkan oleh Presiden Joko Widodo. DPR diminta mempercepat proses pemilihan sebelum masa jabatan komisioner KPU dan Bawaslu habis pada 12 April mendatang.
"Ya tadi Mendagri juga sudah sampaikan bahwa harapannya tentunya untuk pembahasan Bawaslu dan KPU bisa diselesaikan sebelum tanggal 12 (April)," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/3).
Meski demikian, Pramono optimis DPR dapat melakukan hal itu sebelum tanggal 12 April. Namun, pemerintah juga telah mempersiapkan langkah apabila DPR molor, yaitu dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penambahan masa jabatan Komisioner KPU dan Bawaslu.
-
Bagaimana DPR ingin Pemilu 2024 berjalan? Terakhir, Sahroni pun berharap agar Pemilu 2024 yang akan terjadi dalam kurun waktu beberapa hari lagi ini, dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik-konflik.
-
Apa yang akan dilakukan KPU setelah penetapan Capres-Cawapres? 'Iya, untuk penetapan peserta pemilu presiden, serta pasangan calon presiden dan wakil presiden akan dilaksankan sesuai jadwal yaitu tanggal 13 November 2023.' Hasyim menjelaskan, setelah nantinya pasangan Bacapres-Bacawapres resmi ditetapkan sebagai pasangan Capres-Cawapres.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang mendorong percepatan pembentukan lembaga PDP? Ia mendesak percepatan pengesahan aturan turunan dan pembentukan lembaga PDP karena telah melewati batas waktunya. Menurutnya, industri fintech akan menghadapi dampak serius dari ketiadaan aturan yang jelas dan lembaga yang mengawasi pelaksanaan PDP.'Bisnis fintech sangat bergantung pada reputasi dan kepercayaan pengguna, oleh karena itu pemerintah perlu mempercepat proses finalisasi RPP PDP dan segera membentuk lembaga PDP . Lembaga PDP perlu menjadi badan independen dan berada langsung di bawah Presiden guna menjaga otoritas dan ketegasan dalam penegakan kepatuhan PDP,' ungkapnya.
-
Bagaimana DPR berharap Polri bekerja? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
"Memperpanjang jabatan satu bulan ataukah dengan cara lain. Tetapi sekali lagi pemerintah optimis bahwa ini diselesaikan tanggal 12 April," katanya.
Pemerintah dan DPR, lanjut Pramono, terus melakukan lobi-lobi agar Komisioner KPU dan Bawaslu dapat dipilih oleh DPR sebelum tenggat waktu.
Tim Seleksi (Timsel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyerahkan nama-nama calon pimpinan KPU dan Bawaslu ke Presiden Joko Widodo pada (1/2).
Ketua Timsel KPU dan Bawaslu, Saldi Isra menjelaskan nama yang diserahkan ke Presiden Jokowi tersebut terdiri dari 14 calon pimpinan KPU dan 10 nama calon untuk pimpinan Bawaslu.
Dari 14 nama calon pimpinan KPU nantinya akan disaring oleh DPR menjadi 7 calon komisioner periode 2017-2022. Sementara, untuk pimpinan Bawaslu akan dipilih menjadi 5 calon komisioner.
Berikut 14 nama calon pimpinan KPU;
1 Amus Atkana asal Papua Barat
2. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi asal Bali
3. Ilham Saputra asal Aceh
4. Evi Novida Ginting Manik asal Sumatera Utara
5. Ferry Kurnia Rizkiansyah asal Jakarta
6. Ida Budhiati asal Jawa Tengah
7. Wahyu Setiawan asal Jawa Tengah
8. Sri Budi Ekowardani asal Banten
9. Pramono Ubaid Thantowi asal Banten
10. Yessi Y Momongan asal Sulawesi Utara
11. Hasyim Asy'ari asal Jawa Tengah
12. Arief Budiman asal Jakarta
13. Viryan asal Kalimantan Barat
14. Sigit Pamungkas asal DI Yogyakarta
Berikut 10 nama calon pimpinan Bawaslu;
1. Ratna Dewi Petalolo asal Sulawesi Tengah
2. Mohammad Najib asal DI Yogyakarta
3. Abhan asal Jawa Tengah
4. Sri Wahyu Araningsih asal Jawa Tengah
5. Fritz Edward Siregar asal Jakarta
6. Syafrida Rachmawati Rasahan asal Sumatera Utara
7. Mochammad Afifudin asal Banten
8. Herwyn Jefler Hielsa Malonda asal Sulawesi Utara
9. Abdullah asal Jawa Barat
10. Rahmat Bagja asal Jakarta
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
elain merevisi UU, jalan lain untuk memajukan Pilkada adalah lewat Perppu yang dikeluarkan Presiden.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asy'ari menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal.
Baca SelengkapnyaWacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Awalnya Pilkada dijadwalkan digelar November 2024. Namun, ada usulan agar dimajukan menjadi September.
Baca SelengkapnyaKesepakatan itu diputuskan dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, DKPP dan pemerintah terkait jadwal pendaftaran capres dan cawapres, di DPR.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).
Baca SelengkapnyaKonsultasi ke DPR RI semata-mata tertib prosedur yang dilakukan KPU RI.
Baca SelengkapnyaMantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, mengatakan rapat dengan penyelenggara Pemilu dijadwalkan pada Senin pekan depan
Baca SelengkapnyaPembentukan resmi AKD juga akan menunggu nomenklatur kementerian pada kabinet Prabowo.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan DPR masih membahas terkait komisi yang akan dilebur untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di kabinet.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan, DPR akan menyesuaikan pembentukan komisi beserta pimpinan setelah adanya nomenklatur kementerian/lembaga Presiden Prabowo.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, pengkajian mendalam diperlukan agar menghasilkan keputusan secara komprehensif.
Baca Selengkapnya