Follow
Istana minta jangan ciptakan isu soal pro PKI hingga antek China
Merdeka.com - Polda Metro Jaya menetapkan Ustaz Alfian Tanjung sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian. Alfian ditetapkan tersangka lantaran menuding Istana Negara jadi sarang PKI melalui media sosial.
Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki yang juga pelapor kasus tersebut berharap, proses hukum yang dijalani Alfian memberi efek jera. Sehingga tak ada lagi pihak yang menciptakan isu fiktif semacam itu.
"Mudah-mudahan dengan proses hukum ini, pihak-pihak yang menciptakan isu-isu artifisial dengan anti Islam, antek China atau isu pro PKI ini berhentilah," ungkapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5).
-
Siapa yang aktif dalam isu ini? Rieke Diah Pitaloka juga aktif dalam isu ini, membuat video untuk menjelaskan pentingnya mengawal putusan MK lengkap dengan pasal-pasal yang relevan.
-
Apa saja tema yang diangkat? Ceramah Islam berbagai tema di bawah ini bisa dicontoh dan dijadikan inspirasi jika Anda ditunjuk mengisi sebuah acara.
-
Kenapa Cak Imin protes panelis debat? Cak Imin berujar, dia khawatir panelis tak bisa menunjukkan kredibilitasnya karena Universitas Pertahanan berada di bawah naungan Prabowo.'Ya terus terang saya protes, karena itu mengganggu objektivitas, karena apa pun Unhan di bawah Pak Prabowo, Menhan, karena itu saya protes syukur-syukur bisa diganti,' kata Cak Imin saat ditemui di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (4/1).
-
Siapa yang mengkritik pernyataan Kartika Putri? Pernyataan kontroversialnya tentang mengaji menyebabkan dia menjadi sasaran cibiran netizen.
-
Siapa yang mengkritik Kartika Putri? Kartika dan Habib Usman langsung mendapat kritik pedas dari netizen yang menyatakan mereka terlalu banyak mengeluarkan komentar tidak pantas saat sedang beribadah.
-
Kenapa Anies-Cak Imin keberatan? Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Rusman Sudarsono membacakan keberatan saksi pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin atas hasil rekapitulasi suara di Bengkulu. Dia mengatakan, saksi Anies-Cak Imin mengaku keberatan karena ada dugaan pejabat memenangkan pasangan tertentu melalui program pemerintah.
Dia mengungkapkan, kritik terhadap pemerintah tidak dilarang. Hanya saja harus bersifat konstruktif untuk masyarakat. Jangan sampai nantinya, kritik yang dilontarkan tidak berisi, hingga akhirnya mubazir.
"Ya kritik program, kritik kinerja pemerintah, itu saya kira ada gunanya untuk melecut pemerintahan supaya lebih produktif, untuk lebih komprehensif, untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Teten melihat ada tiga isu artifisial yang diarahkan ke Istana Negara. Pertama anti Islam, antek China, dan ketiga pro PKI. Mantan aktivis KontraS ini mengingatkan ketiga isu tersebut sangat tidak produktif.
"Ini tidak produktif lah, demokrasi kita dikotori oleh isu-isu yang tidak benar. Lebih baik kita arahkan masyarakat ke hal yang produktif," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Beredar narasi Presiden Jokowi membangun IKN untuk warga China
Baca Selengkapnya
Organisasi kelompok anti-Pancasila sudah dibubarkan, tapi sel-sel mereka masih terus bergerak di bawah tanah.
Baca Selengkapnya
"Polri harus tetap netral, jangan terbawa drama politik,"
Baca Selengkapnya
Jokowi diminta tidak membiarkan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik tertentu
Baca Selengkapnya
Perlu diwaspadai isu Palestina menjadi pintu gerbang kelompok intoleran mendapatkan panggung dan perhatian publik.
Baca Selengkapnya
Rocky Gerung dinilai PDIP telah memfitnah Presiden Jokowi saat bertemu buruh di Bekasi.
Baca Selengkapnya
Tuduhan itu, diantaranya skenario tiga periode dan ingin merebut partai politik lain.
Baca Selengkapnya
PKB tidak ada perubahan sikap terhadap IKN, meski Cak Imin menjadi Cawapres dari Anies.
Baca Selengkapnya
Ketum MUI Kiai Haji Anwar Iskandar meminta calon Presiden dan Wakil Presiden hingga pimpinan partai politik hati-hati dalam bercanda soal agama.
Baca Selengkapnya
Dia pun meminta kepada pihak terkait, baik Bawaslu, DKPP, Kepolisian agar menangkal tiga skenario melawan hukum ini.
Baca Selengkapnya
Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca Selengkapnya
Cak Imin juga meminta masyarakat pro aktif untuk memantau aparat negara dalam pemilu.
Baca Selengkapnya