Istana minta Kapolri jelaskan ke publik perkembangan kasus Novel
Merdeka.com - Hari ini, Rabu(11/4) tepat satu tahun kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Namun, pihak Kepolisian belum menemukan pelakunya.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan yang memiliki kewenangan menyampaikan perkembangan kasus tersebut adalah Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Oleh karena itu, dia meminta mantan Kapolda Metro Jaya itu menjelaskan ke publik sejauh mana progres penanganan kasus Novel.
"Kapolri itu harus bisa menjelaskan kepada publik sampai sekarang ini sudah seperti apa," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/4).
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi atasi krisis air? Jokowi menyampaikannya, beberapa negara saat ini dilanda krisis Air. Untuk itu, Ia mengimbau agar potensi air di dalam negeri bisa dimanfaatkan melalui beragam infrastruktur, dengan begitu air tidak langsung mengalir ke laut.
-
Siapa yang membuat Presiden Jokowi gemas? Akhirnya, pertunjukan lucu Ameena sukses membuat semua orang terkesan, termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikannya dari kursi utama.
-
Kenapa Prabowo akan minta pendapat Jokowi? 'Pak Prabowo kan mengatakan Pak Jokowi itu mentor beliau, di acara-acara internal Pak Prabowo berulang kali menyampaikan kepada kami bahwa beliau belajar banyak dari Pak Jokowi. Beliau kan sebagai tentara kan belajar kepemimpinan dari muda, tapi melihat sosok yang begitu luar biasa ya itu adalah Pak Jokowi,' tambahnya.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
Moeldoko menyebut, sejak awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen kuat untuk mengungkap kasus yang menimpa Novel. Hingga saat ini, Kepala Negara masih konsisten terhadap komitmennya.
"Itu sudah komitmen dari pemerintah, dari presiden," ucapnya.
Mengenai peluang pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kasus penyiraman air keras oleh orang tak dikenal itu, Moeldoko enggan berspekulasi. Menurutnya, Jokowi lah yang bisa memutuskan perlu atau tidaknya TGPF.
"Nanti presiden yang akan membuat keputusan, yang akan mempertimbangkan dari berbagai pihak. Tapi belum ada ke arah sana (pembentukan TGPF)," kata Moeldoko.
Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal pada 11 April 2017 silam. Peristiwa itu terjadi usai Novel menunaikan salat Subuh berjamaah di Masjid Jami Al Ihsan, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Masjid tersebut berada di dekat rumahnya.
Sesaat setelah kejadian, Novel dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kemudian dirujuk ke Jakarta Eye Center (JEC) di Menteng, Jakarta Pusat. Akibat siraman air keras, Novel mengalami luka parah pada mata sebelah kiri.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Todung, keempat menteri yang bakal hadir di MK untuk memberikan keterangan memang berkaitan dengan bansos.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, menteri yang berkaitan langsung dengan bansos tanggungjawab di Presiden.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaGibran tidak mempermasalahkan jika Presiden Jokowi dihadirkan di MK
Baca SelengkapnyaKetua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) bebas memanggil siapa saja untuk dimintai keterangan
Baca SelengkapnyaSigit menegaskan bakal berupaya memenuhi hak konstitusinya selama dirinya merasa dibutuhkan keterangannya akan hal tersebut.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan proses penyelidikan tetap dilakukan dengan tetap saling menjaga marwah.
Baca SelengkapnyaJustru menurut Moeldoko, saat ini Jokowi mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat.
Baca SelengkapnyaKubu Ganjar-Mahfud sudah bersurat ke Mahkamah Konstitusi terkait hal ini.
Baca Selengkapnya