Istana minta KPK usut Direktur BUMN terima gratifikasi di Singapura

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena diduga menerima suap dalam jumlah besar di Singapura. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan KPK harus mengusut tuntas kasus tersebut.

"Bagi siapa pun apakah itu direksi BUMN, kalau memang terindikasi itu silakan KPK menindaklanjuti karena negara ini negara hukum dan Presiden berulangkali menegaskan, kalau memang ada orang yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan maka terutama korupsi atau mengambil fee atau maling maka yang bersangkutan harus bertanggungjawab terhadap apa yang dia lakukan," tegas Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (16/9).

Menurut Pramono, pemerintah hingga saat ini masih menunggu hasil penyelidikan KPK. Jika hasil penyelidikan menyatakan direksi BUMN terbukti menerima suap, maka pemerintah langsung mengambil tindakan tegas yaitu memecat.

"Ya kalau memang ada indikasi awal KPK dan terindikasi ya kita berhentikan," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan, direksi BUMN tak hanya menerima suap melainkan juga menyimpan uang dengan membuka rekening di Singapura.

"Sekarang sedang ditelusuri, didalami. Hati-hati karena ada kerjasama dengan KPK-nya Singapura (CPIB)," ujarnya.

Meski demikian, Agus mengaku tak ingin menyebut nama direksi BUMN yang terlibat dalam kasus suap ini. Dia hanya menegaskan, pihaknya masih terus mendalami.

"Jangan disebut (namanya) ditanya lagi. Jadi tidak hanya satu. Mudah mudahan, doakan kita bisa mengusutnya lebih cepat," tuntasnya.